Pemerintah Ajukan Audit BPKP Soal Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga akan melakukan audit pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini dilakukan untuk mencari tahu berapa anggaran dibutuhkan dan kekurangan untuk pembangunan proyek kereta cepat tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga akan melakukan audit pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini dilakukan untuk mencari tahu berapa anggaran dibutuhkan dan kekurangan untuk pembangunan proyek kereta cepat tersebut.
"Kami dari Kementerian BUMN sudah minta audit oleh BPKP. Jadi audit dulu baru ditetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC ini," kata Arya kepada wartawan, Senin (11/10).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
Dia mengharapkan proses audit dilakukan oleh BPKP bisa selesai sampai akhir tahun ini. Sehingga dapat diketahui berapa anggaran kekurangan terhadap proyek tersebut yang kemudian nantinya akan ditutupi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sehingga kita ke meminta bantuan dari pemerintah itu angkanya bener-bener sudah bersih itu prinsipnya. Jadi audit dulu dari BPKP dari sanalah kita akan dapat angka yang sebenarnya yang dibutuhkan," ujarnya.
"Jadi nggak ada namanya kelebihan anggaran ataupun akibat pembangunan ini, kita jaga gitu. Nggak ada potensi-potensi apapun di sana potensi korupsi, potensi penyelewengan tidak akan kita akomodir," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia China diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung.
Proyek kereta cepat diketahui memerlukan dana tambahan, sehingga dana penuntasan proyek tersebut membengkak. Dalam beleid yang diundangkan dan ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2021 ini, antara lain mengizinkan penambahan dana proyek kereta cepat Jakarta Bandung dari APBN.
Baca juga:
Aturan Baru, Jokowi Izinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN
Penyebab Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak
Jokowi Tugaskan PT KAI Pimpin Konsorsium BUMN Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
PLN Rampungkan 2 Proyek Listrik Tegangan Tinggi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Melihat Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung