Pemerintah berikan pengurangan pembayaran PPh saat BBM naik
"Itu intinya, support perusahaan lah," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak untuk perusahaan agar menekan aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik. Insentif itu ialah memperoleh pengurangan pembayaran cicilan Pajak Penghasilan (PPh) 25.
"Itu intinya, support perusahaan lah," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (6/11).
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
Bambang menegaskan, pemerintah menyadari bahaya kenaikan inflasi saat harga BBM naik nanti. Oleh karena itu, pemerintah berjanji akan mengantisipasinya dengan baik.
Dia optimis, kenaikan harga BBM ini tidak akan memukul pertumbuhan ekonomi terlalu keras. "Kalau ada perubahan BBM kan 1,5 bulan terakhir, kalau pertumbuhan ini mencakup Oktober-Desember, jadi saya pikir dampaknya belum terlalu kelihatan lah, kalau ada tidak terlalu besar," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menggambarkan subsidi BBM tahun ini sebesar Rp 330 triliun. Total, lima tahun terakhir subsidi BBM telah mencapai Rp 714 triliun. Adapun anggaran untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun dan infrastruktur Rp 577 triliun.
"Kalah dengan subsidi BBM. Setiap hari kita bakar, bakar, bakar terus, tapi yang justru penting, kesehatan dan infrastruktur, jauh dari subsidi BBM," katanya saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).