Pemerintah Butuh Dana Rp700 Triliun untuk Tekan Defisit 3 Persen di 2023
Tauhid menilai pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, baru beberapa sektor perekonomian saja yang telah pulih dari dampak Covid-19.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan hingga Rp700 triliun agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pada tahun 2023 itu kita membutuhkan sekitar Rp600 sampai Rp700 triliun. Tanpa ada kenaikan sumber penerimaan negara khususnya pajak. itu sangat sulit target defisit tersebut dicapai," kata Tauhid dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (6/10).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan DPTb disusun? DPTb disusun dalam tahapan pendaftaran pemilih, dan dapat mencakup pemilih yang baru berusia 17 tahun, pemilih yang telah pindah domisili, atau pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Tauhid menilai pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, baru beberapa sektor perekonomian saja yang telah pulih dari dampak Covid-19.
Untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB, menurutnya pemerintah harus memulihkan industri manufaktur dan perdagangan yang selama ini menyumbang terhadap penerimaan perpajakan dengan nilai cukup besar.
Di samping itu, konsumsi masyarakat juga mesti diperbaiki agar pemerintah mendapat tambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada konsumsi masyarakat.
"Ini yang saya kira punya peluang potensi melebar defisitnya. Kecuali benar-benar bahwa mau tidak mau belanja untuk pemulihan ekonomi akhirnya dikurangi secara drastis," ucapnya.
Dia mengatakan apabila tambahan penerimaan sekitar Rp600 sampai Rp700 triliun tidak bisa didapatkan, defisit APBN berpotensi lebih lebar dari tiga persen dari PDB pada 2023 mendatang.
"Apa yang sudah terjadi sekarang terutama di kinerja penerimaan negara maupun perpajakan, kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas tiga persen dari PDB," ucapnya.
Baca juga:
Ekonom: Pajak Orang Kaya 35 Persen Bakal Dongkrak Penerimaan Negara
Kemenkeu Proyeksi Defisit 2021 Bisa di Bawah 5,7 Persen
Pemerintah Diminta Cari Terobosan Baru Kejar Target Pendapatan Negara di 2022
Menteri Sri Mulyani Beberkan Fokus Belanja dalam APBN 2022
Sri Mulyani: Defisit Anggaran di APBN 2022 Sebesar Rp868 Triliun
Pemerintah Diminta Susun APBN Berorientasi Kelestarian Lingkungan