Pemerintah Diminta Waspadai Bisnis Fintech Ilegal
Berdasarkan catatan Ketua DPR, pada tahun lalu terdapat sekitar 277 bisnis fintech yang dinyatakan ilegal oleh Satgas Fintech Ilegal. Kenyataan ini, lanjut Bambang tentu meresahkan masyarakat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, meminta Pemerintah agar bersikap konsisten dalam penanganan dan pengawasan bisnis financial technology alias fintech, terutama praktik fintech ilegal.
"Konsisten diperlukan untuk perkembangan fintech, harus mampu melindungi pihak terkait akibat penyalahan teknologi," kata dia di Jakarta, Selasa (26/3).
-
Mengapa DPR mendorong kerja sama mata uang digital dengan Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).Untuk informasi, Bank Sentral Spanyol sedang melakukan uji coba (pilot project) pengembangan mata uang euro digital. Sejak awal tahun ini, Bank Sentral Spanyol diketahui tengah melakukan simulasi dengan melibatkan Cecabank, Abanca, dan Adhara Blockchain untuk menggali manfaat dan kelayakan euro digital di sektor perbankan.
-
Apa yang ingin didalami DPR dari Bank Sentral Spanyol terkait mata uang digital? Puteri juga menyampaikan perkembangan terkini terkait pengembangan rupiah digital di Indonesia. “Awal Maret kemarin, Bank Indonesia juga masih dalam tahap memilih teknologi yang akan digunakan untuk implementasi rupiah digital dan memfinalisasi proof of concept tahap pertama. Selain itu, Bank Indonesia juga masih melakukan piloting dan simulasi terhadap penerapan rupiah digital secara internal. Untuk itu, kami harap terjalin kerjasama antar bank sentral dalam mengkaji kelayakan penerapan mata uang digital,” ucap Puteri.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Bagaimana cara DPR RI agar BI dapat meningkatkan upaya pencegahan peredaran uang palsu? Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,” ucap Puteri.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Siapa saja yang hadir dalam acara peluncuran roadmap Fintech P2P lending? Acara peluncuran roadmap fintech P2P lending dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Agusman, Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyawan Rana Manggala serta pimpinan dan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta, Jumat (10/11)
Berdasarkan catatannya, pada tahun lalu terdapat sekitar 277 bisnis fintech yang dinyatakan ilegal oleh Satgas Fintech Ilegal. Kenyataan ini, lanjut Bambang tentu meresahkan masyarakat
"LBH mencatat masalah lain bermunculan fintech ilegal 227 sebagian besar luar negeri, operasi tanpa izin," ucapnya.
Politisi Golkar ini tak menampik bahwa fintech telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, pengawasan optimal serta ketegasan dalam menindak fintech ilegal tetap harus diperkuat. "Pemerintah harus bersikap tegas, pemerintah perlu regulasi dan konsisten," tegasnya.
"Pemerintah memberikan pengawasan lebih tepat pelaku usaha. OJK tanggung jawab mengatasinya, perlu memiliki aturan UU yang melirik payung hukum di industri ini," tandas Bambang.
Baca juga:
DPR Berencana Bikin UU Fintech
DANA Sebut Kantongi 10 Juta Pengguna selama 1 Tahun
Cara Cerdas Menyiasati Bunga Pinjaman Bank
Tips Mengatur Keuangan saat Berutang di Fintech dari Indodana
DANA Perkaya Fitur Kirim Uang