Pemerintah Gandeng Rusia Kembangkan Energi Nuklir

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaan terkemuka Rusia, JSC Rosatom bekerjasama dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia.

Pengembangan energi nuklir untuk ketenagalistrikan terbatas pada keperluan non-energi seperti kesehatan dan pertanian.

"Nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan," kata Airlangga saat menerima pimpinan Perusahaan JSC Rosatom diwakili First Deputy CEO for Corporate Development and International Business Mr. Kiril Komarov, dalam keterangannya Rabu (12/6).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang fokus beberapa hal terkait isu energi bersih. Langkah ini sebagai bagian dari rencana besar transisi energi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah RI.

"Rusia juga diundang untuk bekerjasama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia," ujar Airlangga.

Deputi Komarov, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah RI untuk pembangunan energi nuklir. Pihaknya mengaku memiliki pengalaman panjang selama pengembangan energi nuklir.

"Rosatom memiliki pengalaman yang cukup panjang untuk dapat melakukan kerja sama yang baik dan komprehensif dengan Indonesia. Rosatom akan menyiapkan berbagai hal bukan hanya di sisi konstruksi, namun juga analisis detil dari sisi sosial ekonominya," ujar Deputi Komarov.

Diketahui, Indonesia akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung pada 2032 mendatang.

Pembangkit tenaga nuklir pertama di Tanah Air tersebut dibangun oleh perusahaan listrik swasta asal Amerika Serikat, PT ThorCon Power Indonesia dengan kapasitas 500 MW.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prahoro Nurtjahjo, mengatakan Indonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.

Kementerian ESDM juga telah menjalani beberapa strategi secara internal maupun luar, termasuk melakukan beberapa diskusi dengan International Atomic Energy Agency (IAEA).

"Intinya kalau kita lihat, ini sesuatu yang baru bagi kita di Indonesia. Jadi kalau masalahnya bukan teknologi saja, tapi masalah sosial," ujar Prahoro di Jakarta, dikutip Sabtu (20/1).

Dari sisi internal, Kementerian ESDM yang berwenang pada teknis kebijakan berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk penyiapan teknologi.