Pemerintah genjot inklusi keuangan lewat sertifikat tanah
Pemerintah genjot inklusi keuangan lewat sertifikat tanah. Menteri Sofyan berharap di 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah mempunyai sertifikat dan sudah terdaftar. Untuk mempercepat sertifikat tanah, pihaknya akan mengangkat juru ukur independen. Saat ini terdapat 2.000 juru ukur PNS yang telah menjadi pejabat.
Kementerian Koordinator Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Strategis Nasional Keuangan Inklusif. Pemerintah sepakat untuk menggenjot inklusi keuangan dengan kepemilikan sertifikat tanah masyarakat.
"Di ATR bagaimana kita mempercepat sertifikasi dengan mereka punya sertifikat, mereka bisa pergi ke bank dan mendapatkan bunga lebih murah. Tanpa sertifikat, mereka terpaksa pergi ke rentenir, dan itu kita percepat," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil usai Rakor di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/11).
Dirinya juga berharap di 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah mempunyai sertifikat dan sudah terdaftar. "Semakin banyak orang punya sertifikat untuk asetnya, maka semakin mudah ke akses perbankan," ujarnya.
Untuk mempercepat sertifikat tanah, pihaknya akan mengangkat juru ukur independen. Saat ini terdapat 2.000 juru ukur PNS yang telah menjadi pejabat.
"Tahun ini angkat 3.000 juru ukur swasta, jadi yang punya pengetahuan juru ukur diberikan pelatihan. kalo mau ukur, datang ke juru ukur, datang ke BPN kita beri sertifikat," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi bakal tegur pejabat BPN jika persulit bikin sertifikat tanah
2017, Program sertifikasi tanah banyak didanai pemerintah daerah
Jokowi: Reforma agraria cara baru atasi kemiskinan
Pemerintah bagikan 4 juta hektar tanah kepada masyarakat RI
Ahok: Kalau enggak punya sertifikat, gimana kita bisa kaya
Sertifikasi 1 juta lahan ditargetkan rampung Oktober 2016
Warga Bekasi bisa urus sertifikat tanah sambil ngabuburit & tarling
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Kapan Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengatakan, proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.