Pemerintah Kembali Tunda Penerapan Pajak Karbon untuk PLTU Batubara
Pemerintah memberikan sinyal penundaan penerapan pajak karbon untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap. Pasalnya penerapan pajak karbon masih menunggu situasi dan kondisi ekonomi domestik maupun global membaik.
Pemerintah memberikan sinyal penundaan penerapan pajak karbon untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap. Pasalnya penerapan pajak karbon masih menunggu situasi dan kondisi ekonomi domestik maupun global membaik.
"Rencana penerapan pajak karbon akan terus kami kalibrasi, mengingat masih tingginya ketidakpastian perekonomian global," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jakarta, Senin (26/9).
-
Kapan Kalpataru dibuat berdasarkan hasil uji karbon? Pada tahun 2014 silam, dilakukan uji karbon 14 terhadap kalpataru di Beta Analytic Radical Foundation Laboratory yang berada di Miami-Florida, USA. Hasil uji karbon yang dilakukan lembaga terpercaya di dunia itu menunjukkan kalpataru dibuat antara tahun 1445 – 1525.
-
Bagaimana PHE menekan emisi karbon? PHE terus berkomitmen untuk menekan emisi karbon antara lain melalui implementasi enam pilar dekarbonisasi perusahaan yaitu energy demand & efficiency, gas recovery & asset integrity, low carbon power, low carbon heat, Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), serta offsetting melalui natural based solution.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Apa itu bursa karbon? Bursa karbon adalah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon.
-
Siapa yang memimpin langkah PLN masuk ke bursa karbon? Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan, unit pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia, pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang akan memimpin langkah pembangkit PLN masuk ke bursa karbon.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
Apalagi sekarang, Indonesia dan negara-negara di dunia tengah dihadapkan dengan kenaikan harga energi dan pangan. Makanya, pemerintah memilih menunda penerapannya karena kondisi ekonomi yang serba tak pasti.
"Terutama akibat pandemi dan sekarang ada kondisi tingginya harga pangan dan energi," kata dia.
Di sisi lain, Febrio mengatakan pemerintah masih melakukan berbagai pembahasan terkait skema pasar kabron. Termasuk juga dengan peraturan teknisnya yang perlu mendapat dukungan dalam pengelolaan pajak karbon.
Adapun proses penyempurnaan peraturan pendukung ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait. Mulai dari pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor terkait hingga kondisi perekonomian domestik dan global.
Sementara itu, saat ini pemerintah sedang memprioritaskan berbagai masalah yang menjadi prioritas. Termasuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga stabilitas di dalam negeri.
"Saat ini pemerintah tetap memprioritaskan fungsi APBN untuk memastikan ketersediaan serta stabilisasi dan harga pangan dalam negeri," kata dia.
Sebagai informasi, penerapan pajak karbon merupakan salah satu program pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut pemerintah harus menerapkan pajak karbon per 1 April 2022 dalam rangka menurunkan emisi karbon untuk mencapai target NDC. Namun, hingga kini penerapan pajak karbon masih belum juga dilakukan.
Baca juga:
Penerapan Pajak Karbon Masih Perlu Banyak Pertimbangan
Pemerintah Masih Tunggu Waktu yang Tepat Terapkan Pajak Karbon
Pajak Karbon PLTU Batubara Ditargetkan Bisa Diterapkan Tahun Ini
Sri Mulyani Tunda Pengenaan Pajak Karbon: Ekonomi Global Masih Bergejolak
Terungkap, Ini Alasan Sri Mulyani Tunda Penerapan Pajak Karbon
Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon