Pemerintah luncurkan dokumen acuan kenali flora dan fauna RI
Dokumen IBSAP 2015-2020 mencakup isu pemutakhiran data status keanekaragaman hayati saat ini.
Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2015-2020. Rencana aksi ini merupakan pembaharuan dari dokumen IBSAP 2013-2020.
Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin mengatakan dokumen ini menjadi acuan nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
-
Apa yang menjadi simbol kebhinekaan dan kekuatan Indonesia? Pancasila adalah simbol kebhinekaan dan kekuatan kita. Selamat Hari Lahir Pancasila, semoga Indonesia semakin jaya!
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Bagaimana Indonesia ingin meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional? Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dan produksi beras nasional melalui sejumla program. Program yang dijalankan antara lain Perluasan areal tanam melalui program, Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Apa makna dari tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju"? Makna dari tema ini adalah bahwa tahun 2024, yang bertepatan dengan HUT ke-79 Kemerdekaan RI akan menjadi momen pembuka bagi beberapa transisi besar di Indonesia.
-
Apa saja nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara Indonesia? Setiap tanggal 1 Juni, kita merayakan hari lahir Pancasila sebagai pengingat akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia.
"Indonesia merupakan satu negara biodiversity yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan dalam jumlah besar. Namun, Indonesia baru mampu mengenali 30 persen kekayaan fauna dan 50 persen kekayaan flora," ujar Imron di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/1).
Dia menegaskan, dokumen IBSAP 2015-2020 mencakup isu pemutakhiran data status keanekaragaman hayati saat ini. Dengan adanya penyempurnaan rumusan kebijakan dan rencana aksi ini, pengelolaan keanekaragaman hayati bisa diutamakan dalam sistem perencanaan pembangunan dan lebih mudah dilaksanakan, terutama dengan mekanisme desentralisasi dan otonomi daerah.
Selain itu, dokumen ini juga mencakup unsur-unsur baru, seperti pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Juga menyelaraskan kesepakatan global, antara lain untuk memenuhi target hasil Conference of Parties (COP) dan Convention on Biological Diversity (CBD) ke-10 di Nagoya.
"Penelitian untuk mengenali keanekaragaman hayati menjadi sangat penting untuk melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati agar bisa dikembangkan," kata dia.
Dokumen ini sendiri sudah disinergikan dengan program-program dari kementerian dan lembaga agar pelaksanaannya lebih terarah dan fokus. Bukan hanya itu, program-program dalam dokumen ini juga sudah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015-2019.
"Kami berharap strategi nasional ini bisa dikoordinasikan untuk dilaksanakan sesuai program kerja yang disepakati. Dengan demikian kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab melaksanakannya bisa memasukkan hal ini ke dalam rencana kerja pemerintah dan juga dalam penyusunan APBN," pungkas dia.
(mdk/sau)