Pemerintah Luncurkan INA Digital, Bisa Proses Administrasi Hanya Lewat KTP dan HP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Goverment Technology (Govtech) bernama INA Digital, pada Senin (27/5) di Istana Negara, Jakarta. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi Govtech dalam jangka pendek akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu.

"Dalam jangka pendek tahun 2024, Govtech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk di konsolidasikan," kata Anas dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Govtech di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Anas menjelaskan Govtech bukan merupakan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan sistem layanan digital pemerintah.

Katanya, pelayanan akan dilayani dengan cepat, mudah dan transparan, sehingga ke depan masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa melakukan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi. Layanan ditampilkan langsung tentang cara Bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat,cara mendapatkan bantuan sosial dan lain-lain," terang Anas.

Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanan pada portal pena publik dan portal administrasi pemerintahan.

"Akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini," tuturnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan percepatan transformasi layanan digital pemerintah Indonesia, merupakan langkah strategi selanjutnya meliputi penguatan Govtech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.

"Selain itu kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan pak presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital atau PSN digital," imbuh anas.

Sebagai informasi, Jokowi menyebut saat ini di kementerian/lembaga (K/L) sudah memiliki 27.000 aplikasi, namun berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.

Dengan adanya layanan memudahkan masyarakat untuk memastikan pelayanan pemerintah yang mudah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih baik.

"Kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya jg sendiri-sendiri," kata Jokowi.