Pemerintah minta perusahaan potong gaji dibanding PHK karyawan

"Jangan ada PHK jika tidak terpaksa," ujar Menteri Hanif.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengimbau perusahaan untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan melakukan efisiensi. PHK harus menjadi langkah paling akhir.

"Jangan ada PHK jika tidak terpaksa, harus jadi opsi terakhir. Harus cari siasat yang lain seperti melakukan efisiensi," ujar Menaker ketika membuka Seminar Tingkatkan Budaya K3 untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing di Pasar Internasional di Balikpapan, seperti dilansir Antara, Kamis (11/2).

Menteri Hanif menyebut efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengurangi gaji pekerja di level atas, mengurangi jumlah shift atau mengurangi jam lembur.

Namun, jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, Menaker mengatakan harus dilakukan dialog hingga mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja. "Kalau terjadi PHK, hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai kesepakatan tadi," kata Menteri Hanif.

Pemerintah disebutnya akan menyiapkan program penyerapan tenaga kerja jika terjadi PHK seperti industri padat karya atau mendorong para tenaga kerja untuk berwirausaha.

Dalam kesempatan itu, Menaker juga menyangkal telah terjadi gelombang PHK di perindustrian Indonesia saat ini. "Kita harus proporsional, PHK ada tapi jangan disebut gelombang, kesannya membesar-besarkan," ujarnya.

Adanya PHK yang dilakukan beberapa perusahaan dalam beberapa waktu terakhir disebutnya masih dalam jumlah normal karena adanya dinamika dalam dunia industri.

Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil perusahaan-perusahaan yang berencana mengurangi pegawainya seperti PT Chevron Pacific Indonesia, PT Panasonic, PT Toshiba dan Ford Motor Indonesia.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan Kemenaker, Chevron menyatakan terpaksa melakukan efisiensi dengan pengurangan pegawai karena harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan.

Efisiensi telah dilakukan dengan pengurangan tenaga kerja asing maupun tidak memperpanjang kontrak kerja. Chevron juga berniat untuk menawarkan skema pensiun dini kepada 25 persen dari total 1.700 pegawainya.

Sedangkan Ford Motor Indonesia menghentikan impor dan penjualan serta menutup dealer mereka karena penjualan yang terus menurun.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Sahat Sinurat menyebut karyawan Ford di Indonesia hanya sebanyak 35 orang.

PT Toshiba direncanakan melakukan PHK karena adanya pergantian kepemilikan yang direncanakan dilakukan terhadap 360 orang dan saat ini masih dalam proses perundingan bipartit dengan serikat pekerjanya.

Sementara PT Panasonic melakukan merger menjadi PT Panasonic Gobel dan berencana mengurangi pabrik yang mempekerjakan 480 karyawan.

Para karyawan itu ditawarkan untuk pindah ke beberapa perusahaan di daerah lain namun bagi yang tidak ingin pindah maka ditawarkan paket kompensasi.

Menaker mengatakan pemerintah terus mendorong industri baru agar tumbuh dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. "Serapan kerja lebih banyak tapi kenapa yang disoroti hanya PHK," ujar Hanif.

Sebelumnya, Menaker mengatakan tersedia 184.000 lowongan kerja baru dari 40 perusahaan yang belum semuanya terisi.

Kesulitan mengisi lowongan kerja itu menurut Menteri Hanif adalah karena mayoritas pekerja hanya lulusan SD dan SMP.

"Lebih dari 60 persen angkatan kerja kita lulusan SD dan SMP, kalau ditambah dengan lulusan SMA maka jumlahnya mencapai 90 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, Menaker menyarankan para pencari kerja tersebut dapat meningkatkan keterampilannya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca juga:
Serikat buruh: Chevron Indonesia sudah mulai tahap PHK karyawan
Puluhan karyawan tuntut pesangon ke perusahaan asal Malaysia
Bos Harley Davidson Indonesia: Saya sedih 500 karyawan harus di-PHK
Bos BKPM keluhkan tak lakunya lowongan pekerjaan di Indonesia
PHK karyawan, perusahaan diminta konsultasi dengan serikat pekerja
Digoyang isu PHK, Menteri Hanif sebut banyak industri butuh karyawan
Jakarta digoyang isu PHK massal, Solo butuh ratusan ribu buruh