Pemerintah naikkan target distribusi BBM satu harga di 2018 menjadi 73 titik
Pemerintah menaikkan jumlah target distribusi bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 2018 menjadi 73 titik dari yang sebelumnya sebanyak 54 titik. Dari 73 titik tersebut, 67 titik akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero), sedangkan 6 titik lainnya akan disiapkan oleh PT AKR.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan pemerintah menaikkan jumlah target distribusi bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 2018 menjadi 73 titik dari yang sebelumnya sebanyak 54 titik. Hal ini untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.
"Kita optimis setelah kita mapping, kita ingin mewujudkan keadilan bagi masyarakat lebih awal. Jadi yang ada di 2018 kita tambahkan, dari 54 menjadi 73," kata Fanshurullah usai bertemu Ketua MPR, di Senayan, Jakarta, Senin (19/2).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
Dia menjelaskan, dari 73 titik tersebut 67 titik akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero), sedangkan 6 titik lainnya akan disiapkan oleh PT AKR. "Jadi untuk kita, ada tiga keadilan. Keadilan Harga, keadilan distribusi, dan keadilan ketersediaan. 67 punya Pertamina dan 6 itu punya AKR," imbuhnya.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, akan ada satu SPBU penyalur BBM satu harga yang akan diresmikan, yaitu di Nunukan, Kalimantan Utara. "Sudah ada satu yang siap diresmikan. Di Nunukan. Sudah kita koordinasikan dengan Pak Menteri (Menteri ESDM Ignasius Jonan)," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan distribusi BBM satu harga di tahun 2018 bisa mencapai 54 titik, angka ini menurun dari realisasi tahun 2017 sebesar 57 titik. Dia meminta agar BPH Migas sebagai pengawal eksekusi program BBM satu harga ini dapat melanjutkan kerja apik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017.
Dengan adanya pengawasan yang baik dari Pemerintah, melalui BPH Migas, Jonan mengharapkan target program BBM satu harga dapat tercapai. "Kita harapkan sekitar 150 titik (Program BBM Satu Harga) di 150 Kecamatan bisa selesai Desember 2019," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/1).
Baca juga:
2018, pemerintah targetkan distribusi BBM satu harga di 54 titik
Pemerintah sambut jika SPBU Vivo ingin gabung program BBM Satu Harga
Jonan sebut BBM Satu Harga satu-satunya program strategis ESDM yang tercapai di 2017
Ini alasan pemerintah beri penugasan penyaluran BBM per 5 tahun
Perjalanan panjang wujudkan harga BBM merata di seluruh Indonesia