Pemerintah Siap Bagikan Sertifikat Tanah Total Luas 980.000 Hektare
Menteri Siti mengatakan pihaknya sedang menyiapkan mekanisme dan teknis pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat. Sebab sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hal tersebut akan ditindaklanjuti bersama pada Juli mendatang.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi terkait tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), di Kantornya, Jakarta. Hadir dalam rapat ini yakni Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
Ditemui usai rapat, Menteri Siti menyampaikan pemerintah telah siap melepaskan tanah untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tahap I sebanyak 110.000 hektare (Ha). Kemudian, 200.000 Ha selanjutnya segera menyusul dilepaskan.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Bagaimana sertifikasi SNI ini membantu Sarung Mangga? Melalui sertifikasi tersebut berarti produknya sudah teruji oleh lembaga yang berkompeten, sehingga otomatis akan menambah kepercayaan pelanggan.
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
-
Apa yang diperoleh Sarung Mangga terkait sertifikasi SNI? Produk Sarung Mangga berhasil meraih sertifikat berstandar SNI 110:2019 Kategori Sarung Tradisional dari Balai Sertifikasi Textil Kementerian Perdagangan dan Perisdustrian.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Dimana warga Semarang mengadukan masalah sertifikat tanah mereka? Hal ini sontak membuat mereka kaget dan mengadukannyake Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang.
"Sedangkan untuk dilepaskan menjadi sertifikat sudah siap sebanyak 980.000 Ha," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/6).
Menteri Siti mengatakan pihaknya sedang menyiapkan mekanisme dan teknis pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat. Sebab sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hal tersebut akan ditindaklanjuti bersama pada Juli mendatang.
"Dan nanti bagaimana teknis dan cara mengelola selanjutnya oleh pemerintah daerah akan dilakukan sosialisasi dan pertemuan Pak Menko (Darmin) dan beberapa menteri sesuai perintah bapak presiden dengan para gubernur," katanya.
Sementara itu, Menteri Sofyan menambahkan, implementasi pelepasan kawasan hutan ini harus segara dilakukan secepatnya. Sebab, ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak
"Secara implementasinya segera akan ada pemanggilan kepada gubernur bupati yang sudah siap," pungkasnya.
Baca juga:
Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik
Bagikan Sertifikat Tanah di Bali, Jokowi Pesan Jangan Digadai untuk Beli Mobil
Presiden Jokowi akan Bagikan Sertifikat Tanah di Bali Besok
Presiden Jokowi: Berdayakan Lahan Garam, Petani NTT Bisa Raup Rp15 Juta per Bulan
Bagikan Sertifikat Tanah di Bogor, Jokowi Persilakan Warga Gadaikan Buat Modal Usaha
Dilindungi Hukum, Data HGU Tak Bisa Diakses Sembarangan
Jokowi Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Bangka Belitung