Pemerintah targetkan pajak 2018 tinggi, pengusaha khawatir jadi korban
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, menilai target penerimaan perpajakan pada 2018 terlalu ekspansif. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun ini penerimaan perpajakan belum juga mencapai target, meskipun sudah dibantu oleh berbagai kebijakan dan program seperti tax amnesty.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan perpajakan pada 2018 mencapai Rp 1.609,4 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 9,3 persen dari targetnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, menilai target penerimaan perpajakan pada 2018 terlalu ekspansif. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun ini penerimaan perpajakan belum juga mencapai target, meskipun sudah dibantu oleh berbagai kebijakan dan program seperti tax amnesty.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
"Target pajak Rp 1.600 triliun ini sangat optimis tapi juga sangat ekspansif. Karena asumsi pertumbuhan ekonomi 2018 tidak jauh beda dengan 2017, namun realisasi pajak belum sampai ke angka Rp 1.200 triliun," ungkapnya dalam dialog perpajakan yang bertema 'arah kebijakan pajak tahun 2018' di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).
Dia mengaku khawatir dengan target perpajakan yang menurutnya terlalu ekspansif tersebut. Sebab, dengan target yang sedemikian optimisnya sangat berpotensi untuk mengorbankan para pengusaha.
"Jangan-jangan ketika negara gagal Rp 1.600 triliun maka pengusaha lah yang akan menjadi faktor penting pada faktor itu," jelasnya.
Bahlil pun meminta pemerintah harus menerapkan peraturan yang jelas dalam mengumpulkan pajak. Sehingga ke depannya pengusaha mendapatkan kepastian hukum.
"Kami tidak ingin persoalan pajak yang juga menjadi persoalan kebutuhan negara itu menjadi ada sebuah cara yang tidak elegan dalam menerapkannya. Jangan lupa kita membangun sebuah pemahaman hanya yang menengah ke bawah yang menjadi incaran pajak, sementara ke atas dibiarkan. Keadilan perlu diterapkan," tegasnya.
Baca juga:
Menko Darmin beberkan hasil terkini program penertiban impor beresiko tinggi
Per 15 Desember 2017, penerimaan pajak masih kurang sekitar Rp 225 triliun
Penerimaan pajak November 2017 tembus Rp 983,5 T, lebih tinggi dibanding 2016
Cara Sri Mulyani rayu pengusaha agar mau bayar pajak
DKI optimis pendapatan pajak di akhir 2017 surplus Rp 200 M
Ini pandangan Menteri Sri Mulyani mengapa berinvestasi di 2018 tetap aman
Fakta anyar dibalik perkembangan e-commerce Tanah Air