Pengamat: Perombakan Direksi BUMN Besar Pasti Sudah Seizin Istana
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mendapatkan sorotan terkait perombakan pejabat di tubuh BUMN. Sebab, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah melarang para menteri untuk membuat keputusan perombakan atau pergantian direksi di BUMN dan kementerian hingga pelantikan pemerintah baru.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mendapatkan sorotan terkait perombakan pejabat di tubuh BUMN. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah melarang para menteri untuk membuat keputusan perombakan atau pergantian direksi di BUMN dan kementerian hingga pelantikan pemerintah baru pada Oktober 2019.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan perombakan manajemen BUMN merupakan tindakan besar. Karenanya, hal tersebut tentu sudah dikomunikasikan dengan Presiden.
-
Mengapa BNI meningkatkan kredit ke BUMN? “BUMN akhirnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Kami cukup senang dengan tren ini, karena BUMN masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang cukup dominan di Indonesia," katanya.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
"Proses pergantian BUMN besar, terutama bank, pasti sudah dikomunikasikan oleh Menteri BUMN kepada Presiden," jelas dia, saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (30/8).
Menurut dia, tidak mungkin menteri BUMN bertindak tanpa mendapatkan izin dari presiden. "Sangat tidak mungkin kalau Menteri BUMN bertindak sendiri tanpa 'lampu hijau' istana," ujarnya.
"Alasan pergantian juga sudah dijelaskan dalam RUPSLB. Jadi dalam kacamata Kementerian BUMN ini masalah rotasi biasa dan sebagai pemegang saham mayoritas berhak melaksanakan hal tersebut," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan perombakan di tubuh BUMN memberi sinyal bahwa Menteri BUMN tidak mengikuti instruksi Presiden. "Betul. Jelas melawan instruksi (Presiden)," kata dia.
Dia berpandangan bahwa kebijakan Menteri Rini Soemarno tergolong berbahaya. Karena bisa mengganggu kinerja BUMN jelang pergantian kabinet dan periode kepemimpinan yang baru.
"Aksi politik Menteri BUMN ini sangat berbahaya, karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru. Imbasnya kinerja bank BUMN akan terganggu," tegas Bhima.
Baca juga:
Suprajarto Mundur, Gambaran Buruknya Komunikasi Kementerian dan Direksi BUMN
Penolakan Suprajarto Isi Posisi Dirut Beri Dampak Positif Bagi BTN
Pertamina Sebut Kenaikan Harga BBM per 30 Agustus 2019 Hoaks
Serikat Pekerja BTN dan BRI Dukung Sikap Suprajarto Tolak Jadi Dirut BTN
Tak Ada Diskusi, Suprajarto Tahu Pengangkatan Dirut BTN dari Media
Tolak Jadi Dirut BTN, Suprajarto Mengundurkan Diri
Sudah Dilarang Jokowi, Menteri Rini Tetap Rombak Susunan Pejabat di BUMN Kakap