Pengusaha ikan menderita, moratorium izin kapal kelamaan
"moratorium sudah terlalu lama, sudah banyak perusahaan kolaps, anak buah kapal diberhentikan."
Pengusaha ikan mengeluhkan lamanya pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara izin eks kapal asing. Sebab, kebijakan tersebut sudah membuat banyak perusahaan ikan kolaps.
"Moratorium sudah terlalu lama, sudah banyak perusahaan kolaps, anak buah kapal diberhentikan. Di darat, pengolahan ikan sudah dihentikan," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Ikan Indonesia (Gapindo) Herwindo dalam diskusi membahas tantangan implementasi paket kebijakan Ekonomi, Jakarta, Senin (21/9). Acara tersebut digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan produksi padi? Langkah awal peningkatan produksi padi akan ditempuh dengan meningkatkan luas tanam melalui peningkatan Indeks Pertanaman dengan program optimasi lahan. Antara lain penataan tanggul, pembangunan pintu-pintu air, pompanisasi, dan lain-lain. Ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi risiko banjir atau genangan air yang dapat merusak tanaman pertanian.
Awalnya, moratorium berlaku enam bulan, mulai 3 November 2014 hingga 30 April 2015. Namun, diperpanjang hingga akhir Oktober mendatang lantaran Kementerian Kelautan dan Perikanan masih perlu waktu untuk verifikasi eks kapal asing.
Dengan demikian, moratorium tersebut bakal berlaku 10 bulan.
"Kalau KKP mau hapuskan illegal fishing, jangan terlalu lama, what next? Ini sudah 10 bulan. Jadi perusahaan yang nggak nakal juga mati. Tempat pengolahan juga tutup."
Selama moratorium, stok ikan menciut lantaran pasokan dari kapal eks asing menciut. Di sisi lain, pasokan ikan dari kapal nelayan tradisional belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Pangan Strategis Kadin Yus'an meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperbaiki data pangan.
"Pendataan sektor pertanian tidak akurat ini menjadi masalah," katanya. "Diharapkan berbagai statement menteri dikaitkan dengan data yang akurat. Jangan membuat data dengan data tidak akurat, rusak komoditas kita, termasuk pangan."
(mdk/yud)