Pengusaha mengeluh mobil murah tetap pakai BBM subsidi
Semakin membuat program konversi bakar bakar dari minyak ke gas jalan di tempat.
Himpunan pengusaha swasta nasional minyak dan gas bumi (Hiswana Migas) mengeluhkan sikap pemerintah yang membiarkan mobil murah tetap mengonsumsi bensin subsidi. Hal itu semakin membuat program konversi bakar bakar dari minyak ke gas jalan di tempat.
"Dibutuhkan kesediaan kementerian lain karena Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sudah mempercepat sarana-prasarana, harga take or pay, harga khusus. Kementerian ESDM ada upaya maksimal," ujar Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi, di Jakarta, Kamis (27/3).
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
Eri menyatakan, seharusnya kementerian lain menunjukkan dukungan agar pelaksanaan konversi gas dapat sukses mengurangi konsumsi BBM. Hal itu dapat dilakukan dengan mandatory (penugasan) kepada perusahaan untuk memperbanyak mobil murah berbahan bakar gas.
"Kendaraan pemakai BBG harus masuk dalam LCGC (mobil murah)," kata Eri.
Selanjutnya, terang Eri, fasilitas gas saat ini sudah banyak tersedia. Sehingga, menurut dia, tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan gas untuk kebutuhan transportasi.
"Ada di Bekasi gasnya, ada juga di Karawang itu bisa dimanfaatkan BBG, jangan impor terus BBM yang menguntungkan pihak lain," pungkas dia.
Baca juga:
Menperin: Meski pakai BBM subsidi, mobil murah lebih irit
ESDM nyerah larang mobil murah minum BBM bersubsidi
Mobil murah pakai BBM subsidi, ESDM salahkan Kemenperin
Kemenkeu desak Kemenperin larang mobil murah minum BBM subsidi
Kemenkeu mulai gerah dengan mobil murah