Penyaluran dana desa di akhir tahun cenderung membahayakan
Penyerapan anggaran dana desa hingga kini masih sangat minim.
Kebijakan dana desa yang pertama kali dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) dinilai masih belum optimal. Pasalnya, hingga September 2015 penyerapan dana desa baru mencapai 26 persen secara nasional.
Kepala Program Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto mengatakan masih banyak tugas pemerintah yang harus diselesaikan terkait kebijakan dana desa tahun ini.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
"Kebijakan yang dikeluarkan kita ingin langsung kongkret. Jangan cuma inovasi, ini yang terjadi di daerah maju mundur, maju mundur, nanti malah bermasalah dalam menggunakan dana desa ini," ujar Teguh dalam diskusi Senator Kita yang digagas merdeka.com, RRI, DPD RI, IJTI dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).
Dia berharap pemerintah tidak lagi menggelontorkan dana di sisa waktu tahun ini. Pasalnya, penyerapan yang masih rendah dengan pengeluaran dana desa tersebut akan cenderung membahayakan.
"Memang perlu menggelontorkan uang dana desa yang dilakukan pemerintah, tapi kalau semua digelontorkan dalam 3 bulan ini, suatu hal yang bahaya, karena tidak tepat jika menggelontorkan uang besar dalam waktu terdekat seperti ini," kata dia.
Teguh menambahkan pemerintah harus mengevaluasi lagi penyaluran dana desa untuk tahun depan. Selain itu, pemerintah harus bisa mengatasi segala permasalahan terkait penyaluran dana desa.
"Ya sudah lah, tidak perlu ngoyo lagi tahun ini dana desa sudah selesai. Fokus saja tahun depan," pungkas dia.
(mdk/idr)