Penyelesaian waduk Jatigede terhambat 6.000 kepala keluarga
Masih ada sekitar 3.000 hektar lahan yang harus dibebaskan untuk membangun waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur itu.
Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membeberkan faktor penghambatan finalisasi pembangunan Waduk Jatigede yang sudah 50 tahun tak kunjung terealisasi. Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, persoalannya masih seputar sulitnya pembebasan lahan.
Mengingat di lokasi bakal berdirinya waduk, masih terdapat 6.000 kepala keluarga. "Fisiknya sudah hampir selesai, akhir tahun 100 persen, sampai akhir ini masih ada masalah," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (12/9).
-
Bagaimana Kementan menggarap lahan di Merauke? “Insyaallah kita akan garap pertama adalah kita sudah putuskan langsung kita garap 20 ribu hektare optimalisasi lahan dan anggarannya kami setujui hari ini dan mulai hari ini kita kerjakan. Kalau ini berhasil dengan baik, kita akan bergeser mengelola 500 ribu hektare dari potensi 1,2 juta hektare. Ini kami sudah rintis 2016-2017 bersama Pak Bupati 10 ribu hektare dan berhasil, sekarang ini sudah panen," ungkap Mentan Amran.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Bagaimana cara Kementan membantu petani jagung di Gorontalo? Sebagai informasi, Kementan melalui Direktorat Perbenihan mengalokasikan bantuan benih senilai Rp65, 61 miliar ke Provinsi Gorontalo. Bantuan tersebut terdiri dari benih padi untuk lahan seluas 5.000 hektar senilai Rp2,92 miliar dan benih jagung dengan luas lahan 69.660 hektar sebesar Rp62,69 miliar.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kapan Waduk Jatigede biasanya surut? Saat bulan Juli sampai Oktober volume air sudah tidak tampak, dan hanya menyisakan bagian dasar waduh yang sudah kering.
-
Dimana Kementan mengoptimalkan lahan rawa? Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), mengajak semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk fokus melakukan upaya peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan rawa baik pasang surut maupun lahan tadah hujan atau non irigasi di sejumlah daerah.
Dia menuturkan, pemerintah masih merumuskan cara merelokasi 6.000 KK tersebut. Apalagi, mereka termasuk warga ilegal. Dia bercerita, kondisi ini juga pernah terjadi pada 1975. Saat itu ada 4.500 KK yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, persoalan ini bisa diselesaikan pemerintah.
"Ada 4.500 KK sudah pernah dibayar pada tahun 1975, tanah, rumah, dibayar. Tapi di dalam pembebasan tanah itu ada permendagri tahun 1975 itu masyarakat yang sudah dibayar itu akan diberikan biaya relokasi," jelas dia.
Dia mengakui, masih ada sekitar 3.000 hektar lahan yang harus dibebaskan untuk membangun waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur itu. Sejak 1970, warga yang dibebaskan lahannya sudah dibayarkan uang ganti rugi."Itu masalah pembebasan tanah. Karena bangun waduk itu minimum normalnya itu 3-4 tahun," papar dia.
Djoko Kirmanto meyakini,waduk terbesar kedua setelah waduk Jati Luhur ini bisa beroperasi akhir tahun ini. Terlebih, kehadiran waduk ini memiliki manfaat besar. Antara lain, mampu menjamin irigasi 9.000 hektar, mampu mengurangi banjir, lalu menghasilkan air baku sebanyak 3.500 liter per detik.
"Lalu bisa dipakai untuk PLTA dengan kapasitas 110 MW. Secara fisik, itu hampir selesai, bahkan tahun ini dipastikan selesai. Tapi dalam tempat yang digenangi air itu masih ditinggali masyarakat. Mereka membutuhkan biaya pemindahan," ungkapnya.
(mdk/noe)