Per 3 Desember, Dana PEN Baru Terserap 68,8 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi penggunaan dana PEN sampai 3 Desember 2021 telah mencapai Rp 513,17 triliun. Penyerapan anggaran ini baru 68,8 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi penggunaan dana PEN sampai 3 Desember 2021 telah mencapai Rp 513,17 triliun. Penyerapan anggaran ini baru 68,8 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021.
Penyerapan dana PEN naik sebesar Rp 101,18 triliun sejak memasuki kuartal IV. Lebih lanjut Airlangga merincikan, realisasi penyerapan dana PEN di sektor kesehatan telah mencapai 65,4 persen atau sebesar Rp 140,52 triliun. Untuk sektor perlindungan sosial baru mencapai 76,4 persen atau Rp 142,63 triliun.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
Kemudian untuk sektor program prioritas terserap 68,4 persen atau baru Rp 80,68 triliun. Pada sektor UMKM terserap dana PEN 51 persen atau Rp 85,5 triliun.
"Terbanyak masih dari korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, kalau UMKM ini relatif sudah terlaksana," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (6/12).
Sementara itu realisasi untuk program insentif usaha sudah terserap 101 persen atau Rp 63,84 triliun. Dana PEN yang digunakan untuk membiayai testing dan tracing terserap 69 persen atau Rp 3,11 triliun.
Lalu untuk program vaksinasi terserap Rp 28,77 triliun. Sementara untuk program terapetik, insentif dan santunan tenaga kesehatan terserap 80 persen.
Baca juga:
Antisipasi Omicron, Airlangga Perkuat Penanganan Hulu dan Hilir
Komisi XI: Ekonomi Indonesia Berada Pada Zona Positif di 2021
Airlangga Apresiasi Peran TNI Polri dalam Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi
Jadi Presidensi G20, Jokowi Anggap Kesempatan RI Kontribusi Besar Pemulihan Ekonomi
Sri Mulyani Sebut Pemotongan Anggaran MPR untuk Bantu Penanganan Covid-19
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Ekonomi Sendirian