Perpanjangan Kontrak JICT dengan Hutchison Ports Beri Kepastian Nasib Karyawan
Perpanjangan kerja sama memberikan manfaat jangka panjang bagi para karyawan. Kalau kontrak berakhir, nasib karyawan JICT justru menjadi tidak jelas.
Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan JICT (Sekar), Mufti mendukung perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison Ports. Menurutnya, jika kontrak JICT tidak diperpanjang, sebagai entitas usaha JICT tidak serta merta bubar demi hukum.
Sebagai perseroan terbatas (PT), kepemilikan saham perusahaan tetap sama yaitu Pelindo II dan Hutchison Port Holding, namun JICT tidak lagi mempunyai hak untuk mengelola terminal yang sekarang dikelola oleh JICT.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan untuk menata kabel-kabel di Jakarta? Pemprov DKI menargetkan Jakarta bebas dari kabel udara dan tiang listrik pada 2028. Dibutuhkan sepanjang 223,796 kilometer SJUT untuk menata kabel-kabel di ibu kota. Total panjang kabel utilitas (kabel PLN, telepon dan fiber optic) di Jakarta saat ini sekitar 16.925,73 kilometer. Penataan kabel membuat Jakarta semakin indah, mobilitas pejalan kaki tidak terganggu. Operator memiliki jaminan perawatan dan keselamatan.
"Itu sebabnya Sekar JICT justru mendorong perpanjangan kontrak. Selain memberikan kepastian mengenai nasib semua karyawan JICT, keputusan ini juga akan menguntungkan konsumen dan ekonomi Indonesia. Sebab, dengan investasi di JICT yang terus membesar, kualitas dan kecepatan layanan akan mendorong efisiensi logistik di pelabuhan," kata Mufti.
Menurutnya perpanjangan kerja sama memberikan manfaat jangka panjang bagi para karyawan. Kalau kontrak berakhir, nasib karyawan JICT justru menjadi tidak jelas.
"Selama 20 tahun ini JICT tidak hanya terbaik dan terbesar dari sisi layanan di pelabuhan, tapi juga soal kesejahteraan karyawan, kami sangat dihargai," ujar Mufti.
Pakar Tindak Pidana Korupsi UGM, Oce Madril menilai perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison Ports tetap sah. Menurutnya, jika memang ditemukan unsur pidana dalam perjanjian itu, maka unsur pidana itu yang diproses tanpa serta merta membatalkan perjanjian perdata yang telah disepakati oleh Pelindo II dan Hutchison Ports.
Menurut Oce, pembatalan perjanjian harus melalui mekanisme hukum yang berlaku yaitu pengadilan. Jika dalam perjanjian itu ada pelanggaran hukum, tentunya unsur pelanggaran itu harus diuji dan dibuktikan di pengadilan. Apalagi, lanjutnya, jika yang terjadi adalah pelanggaran dalam bentuk pidana, maka ranahnya berbeda, karena perjanjian di JICT ini merupakan hukum privat atau perdata.
"Kalaupun ada pelanggaran hukum tidak secara otomatis membatalkan perjanjian yang sudah ditandatangani. Bagi kedua pihak, perjanjian yang sudah disepakati itu seperti undang-undang yang wajib dijalankan," kata Oce di Jakarta, Jumat (22/3).
Oce menambahkan, untuk membatalkan perjanjian perpanjangan kontrak dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti penetapan pengadilan, mediasi hingga arbitrase. Namun upaya hukum perdata itu harus didasari adanya keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa dalam proses perpanjangan kontrak terjadi pidana atau korupsi. Sehingga majelis hakim perdata punya alasan yang kuat untuk membatalkan perjanjian perdata.
"SP JICT boleh berasumsi telah terjadi pelanggaran hukum dalam perpanjangan kontrak itu. Tapi selama belum ada putusan pengadilan ya hanya jadi asumsi saja, faktanya adalah putusan pengadilan," katanya menambahkan.
Meski bukan pemegang saham, SP JICT mengotot untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT yang telah diteken tahun 2015 dan berlaku hingga 2039. Karena sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) antara SP JICT dan manajemen, jika kontrak JICT berakhir di 27 Maret 2019, maka manajemen wajib membayarkan pesangon dengan nilai yang sangat besar.
Intinya, sesuai Pada PKB 2013-2015 yang diteken SP JICT dan Direksi JICT, pasal 99 poin 5, selain me dapat pesangon, pekerja akan mendapatkan kompensasi yang besarnya 10 x masa kerja (dalam tahun) x upah pokok. Sederhananya seorang karyawan JICT yang memiliki masa kerja 20 tahun akan mendapat kompensasi 200 kali gaji pokoknya.
Sementara gaji pokok dan penghasilan pekerja JICT hingga kini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dokumen penghasilan pekerja JICT yang pernah beredar ke publik menyebut bahwa penghasilan pekerja di JICT berkisar antara Rp600 juta-Rp1,6 miliar per tahun, atau Rp50 juta-Rp133 juta per bulan di 2016 lalu.
Baca juga:
Serikat Karyawan JICT Dukung Layanan Transhipment Kargo International
Pemerintah diminta segera nasionalisasi JICT
KPK diminta usut Menteri Rini diduga terlibat kasus Pelindo
DPR geram PT JICT pidanakan karyawan yang bongkar kerugian negara
Usut korupsi perpanjangan kontrak, para pekerja JICT geruduk KPK
Perpanjangan kontrak JICT dituding rugikan negara Rp 650 miliar