Perspeksi & Pengusaha Digital Dorong Transaksi Toko Kelontong Pakai QRIS, Ini Manfaatnya
Wahid setuju ada perubahan budaya dalam bertranskasi di pasar toko kelontong.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Wahid setuju ada perubahan budaya dalam bertranskasi di pasar toko kelontong.
Wahid menilai, sudah saatnya pedagang kelontong mengikuti tren digital. Yakni dengan memanfaatkan transaksi QRIS dalam pembayaran. Meskipun, dia mengakui perlu ada sosialisasi yang lebih masif di kalangan masyarakat bawah agar perubahan budaya tersebut terjadi dengan efektif.
- Penggunaan QRIS dan Digitalisasi Pembayaran Diyakini Perluas Akses Penjualan Produk
- Pengusaha Emas dan Permata: QRIS Permudah Pencatatan Transaksi Perdagangan
- Ini Kunci Sukses Transaksi Digital Agar Merata di RI, Kadin dan Perusahaan Teknologi Setuju
- Pedagang Mie dan Bakso Dukung Transaksi Digital, Permudah Kelola Uang Usaha
Wahid melihat penggunaan QRIS mempermudah pengusaha kelontong untuk bertransaksi. Karena itu, diharapkan penggunaan QRIS semakin meningkat di kalangan masyarakat.
"Pakai QRIS tidak perlu lagi cari kembalian buat pembeli. Karena nominalnya akan sesuai dengan yang dibelanjakan," ujar Wahid saat dihubungi, Sabtu (14/9).
Hanya saja, masih ada PR bagi pemerintah. Menurut Wahid, perlu adanya sosialisasi dan edukasi bagi para pelaku usaha kelontong. Saat ini, masih banyak yang belum memahami penggunaan QRIS.
"Memang pemilik toko toko kecil, UMKM, perlu edukasi lebih. Karena memang banyak belum memahami bagaimana pakai QRIS," tutur Wahid.
Wahid mencontohkan, anggotanya sempat mencoba menggunakan QRIS, tapi ternyata salah mengunduh QRIS dan tidak bisa digunakan. Cara penggunaan ini, menurut Wahid, banyak belum dipahami oleh para pelaku usaha kelontong.
"Berangkat dari situ tidak semua masyarakat bawah belum memahami menyeluruh untuk mendapatkan QRIS. Tapi, Perpeksi, mendorong apa yang menjadi visi misi pemerintah," tambah Wahid.
Belum 10 Persen yang Pakai QRIS
Di sisi lain, menurut data Wahid, pengguna QRIS di anggota Perpeksi belum sampai 10 persen. Perlu edukasi dan sosialisasi lebih masif kepada para pelaku usaha kelontong terutama tata cara penggunaan.
"Perpeksi siap membantu, jika sifatnya untuk tujuannya baik. Ini memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Juga mengurangi bersentuhan atau perantara pembayaran melalui uang tunai," kata Wahid.
Sementara itu, Praktisi Teknologi Digital sekaligus Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengatakan, pendidikan dan sosialisasi mengenai transaksi digital apapun jenisnya termasuk penggunaan QRIS harus menjadi prioritas semua pihak.
“Beberapa waktu lalu Bank Indonesia mengatakan sosialisasi dan edukasi tentang QRIS menjadi tanggung jawab bersama, baik dari sisi literasi sampai pencegahan penyalagunaan,” ujar Indra.
Indra mengatakan, Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.
Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.
Beberapa di antaranya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di wilayah Sumatera untuk menjangkau UMKM yang ada di provinsi tersebut. Aplikasi Posku Lite juga ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Bali yang menggelar IKAPPI FEST di Bali beberapa waktu lalu.
Indra mengatakan, alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas pedagang.
“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang SIstem Keamanan Informasi.