Pertimbangan Pemerintah Undur Penerapan PPN 12 Persen, Tak Jadi 1 Januari 2025
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi domestik.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menunda penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang sedianya berlaku mulai 1 Januari 2025.
Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian sedang dikaji secara komprehensif untuk menyesuaikan dengan situasi ekonomi nasional dan global.
- Data OJK: Aset Dana Pensiun Tembus Rp1.500 Triliun
- Ungkit Kondisi Tahun 1995, Pemerintah Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen di Era Pemerintahan Prabowo
- Pengamat Minta Pemerintah Kaji 3 Hal Ini Sebelum Naikkan Tarif PPN 12 Persen
- Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,2 Persen, Ini Penopangnya
"Saya merujuk ke statement Pak Luhut tadi ya, kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam," kata Jodi dilansir Antara, Rabu (27/11).
Menurutnya, saat ini dunia maupun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi domestik.
Tantangan itu antara lain seperti dampak dari terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), penurunan ekonomi China, dan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dengan berbagai risiko dan tantangan ekonomi tersebut, ujar dia, pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu berbagai kebijakan ekonomi, termasuk terkait PPN, tengah dikaji secara komprehensif guna memastikan keberlanjutannya sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan global," kata dia.
Pernyataan Luhut Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (27/11) siang memberikan sinyalemen bahwa penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 11 persen berpeluang diundur. Hal itu karena pemerintah sedang menyusun stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah.
"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut.
Ia mengungkapkan saat ini sedang dihitung bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Bantuan sosial itu akan berbentuk subsidi listrik.
Ketika disinggung kembali mengenai kepastian pemunduran pengenaan tarif PPN 12 persen itu dari rencana awal pada 1 Januari 2025, Luhut mengatakan hal itu tergantung hasil rapat pemerintah mendatang.
"Ya kita gak tahu, nanti rapat masih ada berapa lama lagi kan," kata Luhut.
Tarif PPN 12 persen rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2025 sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).