Picu Inflasi, Anggota DPR Tolak Kenaikan Harga BBM dan Elpiji Non Subsidi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak keputusan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga BBM non subsidi dan LPG non subsidi kemasan 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg. Menurutnya, kenaikan itu akan memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih seratus persen akibat hantaman pandemi Covid-19.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak keputusan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga BBM non subsidi dan LPG non subsidi kemasan 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg. Menurutnya, kenaikan itu akan memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih seratus persen akibat hantaman pandemi Covid-19.
Mulyanto menambahkan, kenaikan harga BBM dan LPG itu akan memperlemah daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya memicu inflasi tinggi. Ini membahayakan ketahanan ekonomi nasional.
-
Kapan dugaan mark up harga pengadaan gas air mata terjadi? Terkait dengan paper projectil launcher tahun 2022 dan tahun 2023, dugaan indikasi Mark up (penggelembungan harga) ini mencapai sekitar Rp26 miliar," ujar Agus melalui keterangannya.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Kenapa Polres Inhu melakukan pengecekan stok BBM dan gas elpiji? "Selain memastikan ketersediaan BBM dan gas bagi masyarakat, serta melakukan kontrol SPBU dan agen gas agar tidak terjadi penimbunan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Dody.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Kapan pengecekan stok BBM dan gas elpiji dilakukan oleh Polres Inhu? Hal ini dibuktikan dengan hasil pengecekan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Inhu di sejumlah SPBU dan agen elpiji, Rabu (31/1).
"PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan LPG di tengah naiknya harga barang-barang pokok masyarakat. Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19. Tentu hal ini akan memberatkan mereka," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (12/7).
Mulyanto melanjutkan, Fraksi PKS memahami adanya tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina karena kenaikan harga migas dunia. Hal itu akibat posisi Indonesia sebagai negara net importer migas.
Namun itu bukan alasan bagi Pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG non subsidi secara sembarangan. Kalau pun harus dinaikan maka besarannya harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Dan untuk usaha mikro dan kecil, harus tetap terbuka aksesabilitasnya untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," tandas Mulyanto.
Terkait kenaikan harga Pertamax Turbo, Mulyanto menilai ada kemungkinan terjadi migrasi dari pelanggan Pertamax Turbo ke Pertamax. Namun menurutnya jumlahnya tidak besar karena disparitas harga keduanya tidak terlalu lebar.
"Karena sama-sama BBM umum, maka mungkin jumlah pelanggan yang bermigrasi tersebut tidak banyak," tandasnya.
Baca juga:
Laju Inflasi adalah Tingkat Kenaikan Harga dalam Periode Tertentu, Ini Penjelasannya
Laporan PBB: Krisis Biaya Hidup Membuat 71 Juta Orang Jatuh dalam Kemiskinan Ekstrem
Usai Covid-19, Menko Airlangga Beberkan Permasalahan Dunia di Masa Depan
Banyak Negara Alami Tekanan Harga Pangan, Bagaimana dengan Indonesia?
Inflasi di Luar Negeri Tinggi, Pemerintah Diminta Hati-Hati Kelola Keuangan Negara