Premium sulit dicari di SPBU, ini penjelasan pemerintah
Hendry mengungkapkan salah satu pertimbangan menurunnya kuota BBM penugasan di 2018 adalah realisasi pada 2017 yang jauh di bawah kuota. Hendry mengatakan, di 2017, dari kuota JBKP sebesar 12,5 juta KL ternyata realisasinya hanya 5 juta KL. Hal ini menjadi sebab Premium sulit dicari beberapa waktu terakhir.
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hendry Ahmad, mengakui penurunan kuota jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium untuk 2018 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sebab Premium sulit dicari beberapa waktu terakhir.
"Di 2017 memang kuota Premium ditetapkan BPH Migas yang di luar Jamali (Jawa Madura Bali) atau BBM penugasan itu 12,5 juta KL. Tapi di 2018 ditetapkan kuota BBM penugasan di luar Jamali sejumlah 7,5 juta KL," kata Hendry dalam acara konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/3).
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
Hendry mengungkapkan salah satu pertimbangan menurunnya kuota BBM penugasan di 2018 adalah realisasi pada 2017 yang jauh di bawah kuota. Hendry mengatakan, di 2017, dari kuota JBKP sebesar 12,5 juta KL ternyata realisasinya hanya 5 juta KL.
"Dalam realisasi di 2017 untuk premium sekitar 5 juta KL, tapi BPH Migas berupaya untuk lebih mengamankan makanya kita lebihkan kuota tersebut jadi 7,5 juta KL (di 2018)," ujarnya.
Hendry mengungkapkan rendahnya realisasi di 2017 disebabkan masyarakat sudah banyak yang beralih ke BBM jenis lain yang non subsidi yaitu Pertalite dan Pertamax. Peralihan tersebut, lanjutnya, juga didukung oleh banyaknya kendaraan bermotor keluaran terbaru yang lebih cocok menggunakan bahan bakar dengan oktan lebih tinggi.
"Masyarakat sudah lebih sadar, performa mesin di 2000 ke atas itu sudah menuntut untuk optimalisasi performa mesinnya, dan itu memang terasa memang kalau menggunakan Premium," jelasnya.
Hendry menegaskan pemerintah juga telah mewanit-wanti badan usaha yang diberi penugasan yaitu Pertamina agar tidak mengurangi kuota yang telah ditetapkan tersebut.
"Dari apa yang kami tetapkan kuota tersebut untuk kabupaten kota di luar Jamali, maka kuota yang kita tetapkan ini, kita sudah bicara ke Pertamina jangan sampai ada pengkitiran lagi atau dikurangi supply-nya."
Baca juga:
Akibat kelangkaan BBM dan elpiji jadi alasan Pertamina rombak susunan direksi
Menko Luhut bantah isu kelangkaan premium di sejumlah daerah
Jatah dikurangi Pertamina, Premium langka di beberapa daerah
Habiskan BBM di SPBU, penjual bensin eceran di Berau bikin resah
Disidak Kapolres, pengetap bensin di SPBU Berau kabur
Pertamina akui stok BBM di sejumlah daerah rawan krisis
Antisipasi arus balik, ESDM tambah 2.637 mobil tangki BBM