Pro kontra keputusan Jokowi tambah utang dari luar negeri

Tambah utang, pengangguran meningkat

Meski rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai masih aman dan wajar, yakni berada di rasio 27 persen, namun pemerintah diingatkan untuk tidak terlena.

Pengamat Ekonomi, Hardy Hermawan menyebut, besaran utang Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 3.089 triliun atau setara USD 223,2 miliar. Namun, besarnya utang belum berdampak terhadap pembangunan.

"Utang ya masih aman tapi jangan terlena dengan hal itu. Pengangguran tetap meningkat, kemiskinan meningkat artinya ada masalah dengan pengelolaan dana utang itu," kata Hardy di Jakarta, Sabtu (30/1).

Hardy menilai, rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah masuk pada level yang perlu diwaspadai. "Tidak hanya utang swasta yang perlu diwaspadai, tetapi utang pemerintah juga harus diwaspadai," imbuh Hardy.

Oleh sebab itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) disarankan untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila utang masuk dalam rasio yang membahayakan.

"Pemerintah dan BI harus siapkan payung sebelum hujan, hedging baru berlaku tahun 2017, sanksinya hanya teguran dan diumumkan. Ada baiknya BI tetapkan aturan nilai maksimum utang berdasarkan aset yang dimilikinya. Yang ada sekarang gali lobang tutup lobang, bisa default karena kita sudah masuk lampu kuning," tutupnya.

Tambah utang, produktivitas menurun

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dana pinjaman utang dari Asia Development Bank (ADB). Menurut dia, pinjaman utang tersebut harus bisa digunakan untuk meningkatkan produktifitas.

"Sebenarnya utang itu bukan hal haram, utang itu boleh dengan catatan utang itu untuk produktif. Yang jadi persoalan dari rezim Pak Jokowi atau sebelumnya tidak ada perbedaan, dimana utang meningkat tapi produktifitas nasional menurun," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2).

Enny mengatakan, pemerintah perlu memutar otak agar bisa menciptakan terobosan dalam memprioritaskan pinjaman utang guna meningkatkan produktifitas.

"Sekarang bisa tidak pemerintah memaparkan kepada rakyat bahea utang yang ditawarkan ADB itu akan digunakan untuk apa? Kalau misalnya BUMN yang menerima utang itu dan akan berdampak pada permintaan lapangan kerja segera tentu rakyat masih bisa menerima pak Jokowi meminjam hutang," kata Enny.

"Dengan catatan itu benar-benar transparan dananya digunakan untuk apa dan tidak ada dominasi kepentingan politik. Bukan semata beralasan pembangunan infrastruktur semata," tambah dia.

Untuk itu, lanjut Enny, pemerintah diminta fokus dalam penggunaan dana pinjaman dari luar negeri. Alasannya, Indonesia terus dibayangi maraknya ancaman gejolak ekonomi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Titik krusial utang itu bukan di besarannya, tapi bagaimana utang itu berdampak pada produktifitas nasional," pungkas dia.

Tambah utang, jadi solusi atasi defisit anggaran

Asian Development Bank (ADB) kembali memberikan pinjaman USD 10 miliar atau setara Rp 135 triliun hingga lima tahun ke depan, guna memberi dukungan untuk prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial. Pengambilan utang tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat Indonesia masih mengalami defisit sebesar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 3 persen. Sehingga utang luar negeri menjadi salah satu solusi untuk menutupi hal tersebut.

"Sekarang Indonesia mengalami defisit, tetapi pengeluaran tetap lebih besar dari penerimaan. Nah solusinya itu dari pasar, obligasi, atau utang luar negeri," ujar Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa saat dihubungi merdeka.com, Minggu (14/2).

Dia menambahkan, pengambilan utang dari Asia Development Bank (ADB) lebih baik dari pengambilan utang dari bank luar negeri lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pemegang saham terbesar keenam di ADB, yakni sebesar 5,4 persen.

"Ini harus dilihat dari sisi bunga. Kalau utang luar negeri misal lnta dalam bentuk dolar bunganya lebih tinggi mungkin sekitar 9 persen. Kalau di ADB bisa saja dibawah 2 persen," kata dia.

Selain itu, Purbaya menilai Indonesia masih memerlukan suntikan dana untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, pinjaman luar negeri tidak akan jadi masalah besar jika digunakan untuk pembangunan yang lebih produktif.

"Selama utang dipakai untuk pembangunan yang lebih produktif tidak masalah, adalkan jangan dipakai untuk hal yang konsumtif," pungkas dia.

Utang tak boleh digunakan bangun kereta cepat

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengabaikan sektor-sektor prioritas yang mampu mengatasi gejolak demonstrasi terutama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut dia, pemerintah harus mampu mengoptimalkan dana pinjaman utang untuk permasalahan gejolak ekonomi di tanah air salah satu pemecatan karyawan.

"BKPM jalan sendiri yang penting investasi masuk tidak peduli yang masuk ke sektor mana. Nah, ini yang berdampak investasi masuk tetapi gelombang demonstrasi PHK tetap berlangsung," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2).

Enny menegaskan masyarakat tak ingin diam-diam pemerintah menggunakan dana pinjaman utang dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendanai proyek kereta cepat.

"Ini yang belum jelas betul ADB itu menawarkan utang, tetapi pemerintah punya perencanaan tidak? Kita tidak mau utang untuk membiayai kereta api cepat, itu celakanya bisa 3-4 kali lipat," jelas dia.

Untuk itu, Enny meminta pemerintah agar bisa menemukan solusi dari pemanfaatan dana pinjaman utang lebih baik digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Saat ini investasi yang masuk ke Indonesia tidak pernah masuk kedalam industri padat karya.

"Angka pengangguran bisa bertambah, kalo tidak ada terobosan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja ini bahaya. Karena kita lihat sekalipun ada investasi baru masuk tapi kan tidak ada yang ke industri padat karya. Ini kan kesalahan pemerintah, mestinya pemerintah memberikan berbagai fasilitas, intensif tapi harusnya fokus ke industri padat karya," pungkas dia.