PT PP dan KAI Bangun Kawasan Hunian Stasiun Juanda
PT PP akan mengembangkan kawasan hunian Stasiun Juanda seluas 6.902 m2. Terbagi dalam tiga tahap, kawasan hunian Stasiun Juanda akan dibangun 2 tower dengan jumlah hunian mencapai 621 unit dan diperkirakan dapat menampung hingga 2.484 jiwa. Konstruksi tower I direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021.
PT PP (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) dan Berita Acara Kesepakatan pengembangan kawasan hunian Stasiun Juanda.
Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Direktur Strategi Korporasi & HCM Perseroan M. Aprindy, disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Direktur Utama Perseroan Lukman Hidayat, Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dan Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI (Persero) Amrozi Hamidi.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana BSI dan Relawan Bakti BUMN mendukung pengembangan UMKM di Meunasah Asan? Salah satunya melalui program Desa Bangun Sejahtera Indonesia (Desa BSI) di Meunasah Asan, Aceh Timur yang meliputi bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pengembangan budidaya ikan bandeng, serta bidang lingkungan lewat penanaman pohon mangrove & penggunaan panel surya di sekitar tambak ikan bandeng.
-
Bagaimana PT KAI menjamin keselamatan pengguna saat pembangunan Stasiun Manggarai? Perlintasan penumpang yang ada saat ini masih sebidang dengan jalur kereta api, hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna di area stasiun saat melintas jalur kereta api dan keselamatan pengguna selama proses kontruksi pembangunan Stasiun Manggarai.
-
Kapan Balai Yasa Madiun diserahterimakan ke PT Industri Kereta Api? Pada tahun 1981, Balai Yasa Madiun diserah terima dari Perusahan Jawatan Kereta Api (PJKA) ke PT Industri Kereta Api (Persero).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Melalu kerja sama ini, PT PP akan mengembangkan kawasan hunian Stasiun Juanda seluas 6.902 m2. Terbagi dalam tiga tahap, kawasan hunian Stasiun Juanda akan dibangun 2 tower dengan jumlah hunian mencapai 621 unit dan diperkirakan dapat menampung hingga 2.484 jiwa. Konstruksi tower I direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021.
"Sinergi bersama PT KAI (Persero) ini merupakan dukungan terhadap program pemerintah dalam penyediaan 1 juta hunian untuk mengatasi kekurangan backlog 15 juta unit," ucap Aprindy dikutip keterangannya.
Dengan total investasi mencapai Rp400 miliar, pengembangan hunian di kawasan stasiun yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum ini diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar yaitu konsep hunian berkualitas yang terintegrasi dengan berbagai akses, tentunya dengan harga yang terjangkau.
PGN Gandeng PT PP Bangun 500.000 Jaringan Gas Rumah Tangga
PT PP (Persero) Tbk menjalin kerja sama pembangunan jaringan gas dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Acara penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Heads of Agreement) tentang kerja sama pembangunan 500.000 jaringan gas bumi (Jargas) rumah tangga tersebut dilakukan Lukman Hidayat, Direktur Utama Perseroan bersama Gigih Prakoso, Direktur Utama PGN di Jakarta, Senin (30/9).
Melalui program sinergi BUMN membangun negeri, PGN dan PT PP akan membangun Jargas rumah tangga dalam dua fase. Fase pertama sebanyak 50.000 sambungan rumah tangga (SR) dan dilanjutkan fase kedua 450.000 SR.
"Penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum bagi PGN dan PT PP, yang sudah memiliki rekam jejak panjang di industri infrastruktur, untuk terlibat lebih jauh memperkuat peran BUMN dalam mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional. PGN sebagai pionir pemanfaatan gas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri," kata Gigih.
Direktur PT PP Lukman Hidayat berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat di Indonesia. Lukman menilai, melalui pemanfaatan gas bumi, selain lebih efisien, kerja sama ini diharapkan akan tercipta sinergi usaha (business to business) sesama BUMN dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
"Kerja sama ini akan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," jelas Lukman.
Saat ini PGN telah menyalurkan gas bumi kepada 177.710 pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga. Pelanggan gas bumi PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong, Papua Barat.
(mdk/idr)