PUPR targetkan pembentukan BP Tapera rampung di 2019
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat terlaksana pada 2019. Saat ini, pihak Komite Tapera tengah merampungkan penetapan komisioner dan deputi komisioner.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat terlaksana pada 2019. Saat ini, pihak Komite Tapera tengah merampungkan penetapan komisioner dan deputi komisioner.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, program Tapera ini disiapkan agar masyarakat berpenghasilan tak tetap bisa memiliki hunian.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
"Intinya dalam Tapera ini, masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dapat punya impian dan harapan dengan tabungan ini untuk memiliki rumah," paparnya di Jakarta, Senin (22/10).
Dia menambahkan, kelompok masyarakat itu cenderung sulit memiliki rumah jika hanya menunggu bantuan dari pemerintah. "Pembangunan rusunawa dan rusun itu hanya sebagian kecil, sekitar 10-15 persen saja. Oleh karenanya, kami selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga nanti 80 persen adalah kita gerakan swasta dan masyarakat," ungkapnya.
"Kalau swasta kita dorong perbankan dan pengembang lewat skema subsidi yang kita keluarkan seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), SUBM (Subsidi Bantuan Uang Muka), dan sebagainya. Sementara masyarakat kita dorong untuk bisa mengembangkan komunitas," dia menambahkan.
Namun begitu, ia mengatakan, sejak UU Tapera keluar pada 2016, BP Tapera hingga kini belum terbentuk. "Mestinya dalam satu tahun pertama itu sudah terbentuk BP Tapera," tegasnya.
Dia juga menyampaikan, pada 19 Oktober kemarin Komite Tapera sempat berencana mengadakan rapat pembentukan komisioner dan deputi BP Tapera. Tapi hal itu gagal terlaksana lantaran pemerintah harus berfokus memberi bantuan bagi korban gempa bumi dan tsunami di berbagai daerah.
"Tapera kini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner. Ini merupakan kewenangan daripada komite yang terdiri dari Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Menteri Ketenagakerjaan (Hanif Dhakiri), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," jelas Khalawi.
Khalawi pun menyatakan, pembentukan komisioner BP Tapera ditargetkan dapat terlaksana pada 2019. "Komisioner tahun depan bisa terbentuk, sehingga nanti bisa beroperasi," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BNI catat kredit perumahan September 2018 didominasi anak muda
Paramount Land luncurkan Grand Amarillo, DP mulai Rp 66 juta-an
Program promo properti rumah.com diburu masyarakat, ada DP nol persen
Presiden Jokowi ingin rumah tahan gempa lebih banyak di Indonesia
Metland perkirakan bunga KPR naik tahun depan