Rapat dengan DPR, bos BKPM minta tambahan anggaran Rp 200 miliar
"Pagu indikatif kami di 2019 sebesar Rp 519 miliar. BKPM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar sehingga total Rp 719 miliar," kata Thomas Lembong.
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2019. Rapat ini juga menghadirkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong.
Dalam rapat ini, Thomas Lembong meminta tambahan pagu anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk 2019.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Di mana BPR/BPRS biasanya berada? Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
"Pagu indikatif kami di 2019 sebesar Rp 519 miliar. BKPM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar sehingga total Rp 719 miliar," kata Thomas, di Gedung DPR RI, Senin (9/7).
Thomas mengungkapkan bahwa komposisi anggaran BKPM telah disampaikan pada raker sebelumnya yaitu pada bulan Juni.
Wakil ketua komisi VI dari fraksi Golkar yang bertindak selaku pimpinan rapat menyetujui pengajuan tambahan anggaran tersebut.
"Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan anggaran BKPM Tahun 2019 sebesar Rp 516 Mliiar," tutupnya.