Realisasi Anggaran PEN Capai Rp326 Triliun per 20 Agustus 2021
Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 20 Agustus 2021.
"Ini beberapa komposisinya mengalami perubahan terutama ada varian Delta. Total PEN kita naik dari Rp699 triliun ke Rp744 triliun. Realisasinya ini sampai Agustus," katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (23/8).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merupakan kekuatan Indonesia? Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Kemudian juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Untuk bidang perlindungan sosial terealisasi Rp99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako untuk 16,1 juta KPM serta BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,51 juta KPM.
Kemudian juga Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 2,09 juta pekerja.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp48,02 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,04 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
"UMKM baru 29,6 persen ini yang bisa jalan hanya BPUM itu pun mencapai 11,84 juta usaha yang dapat," ujarnya.
Kemudian juga penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp417,57 triliun bagi 5,31 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.
Program Prioritas
Untuk program prioritas terealisasi Rp50,25 triliun atau 42,6 persen dari pagu Rp117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 928,2 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, ecowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Kemudian juga ICT seperti penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
"Belanja program prioritas 42,6 persen ini nampaknya di beberapa K/L mereka terus melakukan beberapa adjustment dari sisi desainnya begitu terjadi Covid-19 varian Delta," jelasnya.
Terakhir yaitu insentif usaha terealisasi Rp51,39 triliun atau 81,8 persen dari Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 119.354 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.530 WP.
Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.441 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.924 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual serta PPnBM mobil bagi enam penjual.
(mdk/idr)