Rencana Dahlan bangun tol atas laut Pantura tidak komprehensif
"Bagaimanapun keputusan harus ada dasar hukum," ucap Eni.
Rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membangun tol atas laut Jakarta - Surabaya kembali mendapat kritikan. Pembangunan tol ini dinilai tidak komprehensif dan hanya keinginan Dahlan semata tanpa adanya dukungan pemerintah.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati mengatakan dalam membangun infrastruktur harus mempunyai dasar hukum dan konsorsium BUMN yang jelas dan mengikat. Saat ini Dahlan belum membuat aturan jelas mengenai ini. Untuk membangun tol atas laut Pantura ini, Dahlan membentuk konsorsium 19 perusahaan BUMN.
-
Di mana Dahlan Djambek lahir? Pria yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 1925 ini merupakan putra dari ulama besar yang tersohor di Minangkabau yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek.
-
Di mana Badr Dahlan ditahan? Jadi Mimpi Buruk Dahlan ditahan di wilayah Khan Younis bersama sejumlah warga Palestina tak berdosa lainnya.
-
Kapan Tol Cisumdawu diresmikan? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat, pada Selasa (11/7).
-
Kapan KH Ahmad Dahlan dilahirkan? KH Ahmad Dahlan, yang lahir dengan nama Muhammad Darwis, dilahirkan pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta.
-
Kapan Delano Daniel lahir? Delano Daniel sendiri diketahui seorang pria yang lahir di Belanda pada 24 April 1989.
-
Kapan Yusuf Ivander Damares lahir? Yusuf yang lahir melalui program bayi tabung ini telah tumbuh jadi remaja ganteng.
"Bagaimanapun keputusan harus ada dasar hukum. Nanti kalau ada pergantian menteri apakah ini berlanjut, makanya harus ada keputusan pemerintah, bukan maunya Dahlan Iskan saja," katanya ketika dihubungi merdeka.com akhir pekan ini.
Dari penilaian Eni, rencana pembangunan tol atas laut Pantura tersebut belum terintegrasi dengan baik. Dahlan dinilai asal-asalan tanpa ada perencanaan komprehensif dari segala aspek. "Tidak terintegrasi. Sebaik apapun tujuan dalam mengelola itu jangan asal asalan, ini asal mau dan asal ingin saja. Kalau tidak komprehensif nanti partial. Tidak ada kepastian. Intinya tidak ada perencanaan komprehensif," katanya.
Eni menyarankan kepada Dahlan agar dalam melaksanakan proyek ini mempunyai dasar hukum yang jelas. Sebelum melakukan tender Feasibility Study (FS) seharusnya Dahlan sudah ada aturan awal yang mengikat.
"Harus ada mekanisme hak hak dan kewajiban berdasarkan payung hukum. Dahlan itu pemerintah dan kebijakan pemerintah bukan coba coba seperti ini. Itu harus berdasarkan grand design yang jelas. Itu dirumuskan. Sehingga tidak berubah ubah keinginan," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ternyata terus melanjutkan rencananya untuk membangun tol atas laut Pantura dari Jakarta hingga Surabaya. Dalam waktu dekat, Dahlan akan membuka tender feasibility study (uji kelaikan) pembangunan tol tersebut.
"Pembuatan FS tol Jakarta-Surabaya kita akan tender dalam satu atau dua hari ini," ucap Dahlan di Kota Tua, Jakarta, Kamis (7/11).
Dahlan mengakui hingga saat ini belum memperoleh izin dari pemerintah terkait proyek ini. Walau demikian, Dahlan akan terus menyelesaikan tender FS dan jika laik maka nanti akan meminta izin kepada kementerian terkait.
Tender FS pembangunan tol yang diperkirakan menelan biaya Rp 150 triliun ini akan dilakukan antar BUMN. Proyek ini akan tetap dilakukan melalui skema keroyokan oleh BUMN dan tender dilakukan agar semuanya terbuka. "Nanti setelah FS kita baru urus izin. Ini memang di antara BUMN juga. Kita tender ya itu karena negara meminta begitu. Biar semuanya terbuka," tuturnya.
(mdk/idr)