Resmikan komite keselamatan, Menteri Basuki harap tak ada lagi kegagalan konstruksi
Komite yang beranggotakan para ahli ini bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada menteri PUPR. Dalam menjalankan tugasnya, KKK akan dibantu juga oleh 3 sub komite.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (KKK). Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 66/KPTS/M/2018 yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018.
Pembentukan KKK merupakan amanat dari Undang-Undang No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di mana pemerintah bertanggung jawab pada penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan standard keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan ingin mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia? "Program ini sangat sejalan dengan visi kami yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Selain tentu saja akan berkelanjutan. literasi yang baik nantinya tentu akan membantu kami mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada pekerja Indonesia apapun profesinya, baik pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal), dengan terlindungi secara menyeluruh, pekerja dapat Kerja Keras Bebas Cemas, sejalan dengan kampanye komunikasi ke seluruh pekerja,” jelasnya.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Komite yang beranggotakan para ahli ini bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada menteri PUPR.
"Mudah-mudahan dapat mengevaluasi kejadian kegagalan konstruksi yang ada di Indonesia dan mudah-mudahan dapat mencegahnya di masa depan," ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/1).
Dia menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya, KKK akan dibantu juga oleh 3 sub komite yang bertugas memberikan masukan kepada komite berdasar pantauan dan pengawasan di bidang tugas masing. "Sub komite ini nanti akan melaporkan kepada Komite untuk kemudian dipublish," kata Menteri Basuki.
Selain membentuk KKK, Kementerian PUPR juga akan membentuk Komisi Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) yang saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan selesai pada Bulan Februari 2018.
Tugas dari KKBG ini adalah melakukan investigasi bangunan gedung, inventarisasi, pemantauan dan pertimbangan teknis. Dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan UU Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan keamanan bangunan gedung berada pada Pemerintah Daerah.
"KKBG akan membantu pemerintah daerah untuk memeriksa keamanan bangunan gedung dengan spesifikasi tertentu," ujar dia.
Berikut Anggota Komite Keselamatan Konstruksi (KKK):
Ketua: Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin
Sekretaris: Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sumito
Anggota:
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Rildo Ananda Anwar
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis Sumadinaga
Rizal Z. Tamin
Sarwono Hardjomulyadi
Ahmad Suraji
Nazuadi Nurdin
Wijoyo Adi Prakoso
Tiga sub komite:
Sub Komite Jalan dan Jembatan yang diketuai Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto
Sub Komite Sumber Daya Air diketuai oleh Dirjen Sumber Daya Air, Imam Santosa
Sub Komite Bangunan Gedung diketuai oleh Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo
Baca juga:
Tekan angka kecelakaan kerja, komite keselamatan konstruksi dan gedung dibentuk
Pelaksana proyek investigasi robohnya konstruksi LRT di Pulogadung
Menguak fakta di balik banyaknya kecelakaan kerja proyek konstruksi Indonesia
Butuh waktu satu minggu lebih investigasi penyebab robohnya konstruksi LRT
WN Pakistan di Samarinda tewas saat bongkar muat batu bara
Ini penampakan bagian beton LRT Kelapa Gading yang ambruk
Sandi sebut pekerja konstruksi LRT roboh ditambah jam kerja buat kejar target