Sandiaga tuding data BPS diatur pemerintah, ini respons Menteri Bambang
Tudingan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak independen dibantah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sandiaga menuding pemerintah telah mengontrol data yang dikeluarkan oleh BPS.
Tudingan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak independen dibantah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sandiaga menuding pemerintah telah mengontrol data yang dikeluarkan oleh BPS.
"Itu sama sekali tidak benar, mereka punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka dan BPS itu kebetulan langsung di bawah pimpinan saya sebagai Menteri PPN," tuturnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (31/8).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Menteri Bambang menjelaskan dirinya tidak pernah mengintervensi data yang dirilis oleh BPS. "Sebagai pembinanya pun saya tidak pernah melakukan intervensi menitip apapun. Jadi sama sekali tidak benar, karena kredibilitas dari suatu lembaga statistik itu sangat tergantung pada independensinya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menekankan baik pemerintah maupun dirinya selaku Menteri PPN tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan dari BPS.
"Saya bisa sampaikan, ketika mereka akan mengumumkan data dari Presiden sampai menteri terkait itu pun baru tau satu jam sebelum preskon. Jadi sama sekali tidak ada unsur rekayasa atau intervensi," pungkas dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Dugaan mahar Sandiaga tak terbukti, Andi Arief tuding Bawaslu pemalas
Ada belasan direktorat, tim pemenangan Prabowo diumumkan pekan depan
Ma'ruf Amin: Pelukan Jokowi-Prabowo menginspirasi ke bawah
Bahas susunan tim kampanye, petinggi Gerindra kumpul di rumah Prabowo
Diskusi di angkringan, Sandiaga dikerubuti kader 'Partai Emak-Emak'
Jokowi-Prabowo pelukan di Asian Games, JK harap bisa bersaing fair di Pilpres
Gerindra tak lihat Zulkifli Hasan kampanye di kampus Muhammadiyah