Saran BPS agar belanja pemerintah bisa entaskan kemiskinan di 2018
"Koordinasi antar KL itu ditingkatkan. Tidak boleh mikir sektoral. Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, pendekatan harus terintegrasi karena ini multidimensional. Tidak bisa disentuh dari pendidikan dan kesehatan saja, tetapi dari seluruh kementerian," ujar Kepala BPS, Suhariyanto.
Pemerintah Jokowi-JK berencana menerapkan e-goverment mulai tahun depan. Hal ini agar anggaran yang dimiliki efektif untuk mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan transparansi. Namun, penerapan e-goverment ini masih terkendala koordinasi antar kementerian dan lembaga yang masih mempunyai ego sektoral.
"Koordinasi antar KL itu ditingkatkan. Tidak boleh mikir sektoral. Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, pendekatan harus terintegrasi karena ini multidimensional. Tidak bisa disentuh dari pendidikan dan kesehatan saja, tetapi dari seluruh kementerian," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/11).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Selain e-goverment, pemerintah juga akan menerapkan e-procurement. Di mana, proses lelang nantinya tidak akan ada pertemuan antara pelaksana dan peserta lelang, sehingga tidak ada tindakan tidak profesional dari para pegawai pemerintah.
"Kita bisa efisiensi banyak banget dan transparansi terjaga. Itu kita lakukan di APBN 2018," jelasnya.
Baca juga:
Bos Bappenas optimis pertumbuhan ekonomi Riau bisa lebih tinggi
Langkah Bos Bappenas turunkan ketimpangan di Indonesia
Hotel di Brasil ini berubah menjadi istana para tunawisma
Bantuan jamban untuk Mbah Ngati nyaris diambil orang
Dukung tercapainya SDGs, ini cara Tanoto Foundation perangi kemiskinan