Sejak 2014 hingga 2017, program pengentasan impor Kementan dinilai BPK tak efektif
Kesimpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan antara lain pada perencanaan produksi cabai dan bawang pada Direktorat Jenderal Hortikultura yang belum memadai. Penetapan angka target produksi dinilai belum didukung dengan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian 2017. Dalam laporan tersebut, BPK menyebut program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor 2014 hingga semester-I 2017 belum efektif.
"Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khusus komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017 belum sepenuhnya efektif," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam laporannya, Jakarta, Selasa (2/10).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
Kesimpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan antara lain pada perencanaan produksi cabai dan bawang pada Direktorat Jenderal Hortikultura yang belum memadai. Penetapan angka target produksi dinilai belum didukung dengan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Akibatnya, target perencanaan secara nasional berpotensi tidak dapat tercapai, pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak terarah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai serta permasalahan nasional terkait dengan komoditas cabai, bawang, dan buah berpotensi tidak dapat diselesaikan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura," paparnya.
BPK juga menemukan, manajemen pola tanam untuk mewujudkan kestabilan produksi cabai dan bawang belum optimal. Produksi aneka cabai dan bawang merah dari tahun 2014 sampai 2016 sebagian besar telah mencapai target produksi yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan revisinya serta prognosa kebutuhan nasional tetapi belum stabil sepanjang tahun.
"Kebijakan manajemen pola tanam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menjaga kestabilan produksi belum berhasil dan belum dapat diterapkan di daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakstabilan harga karena ketidakstabilan produksi," jelasnya.
Terakhir, BPK juga menemukan kegiatan pengembangan buah lokal yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura belum dapat menggantikan kebutuhan buah impor. Impor buah ke Indonesia cukup besar di antaranya terdapat impor buah jeruk pada waktu yang tidak diperbolehkan yaitu pada masa panen buah lokal.
"Akibatnya, pencapaian program pemerintah tidak dapat terukur dan berkelanjutan dalam rangka penganekaragaman buah-buahan."
Baca juga:
Produksi padi turun hampir 40 persen akibat kemarau panjang
Petani semakin sejahtera sepanjang September 2018, ini sebabnya
Ini cara Rachmat Gobel ubah lahan kutukan jadi lumbung pertanian di Gorontalo
Walhi: Lahan pertanian di Kaltim dikepung tambang dan kebun sawit
Kementan mulai distribusikan 10 juta benih perkebunan untuk petani
Selandia Baru larang penjualan stroberi Australia karena berisi jarum dan peniti
Data pangan nasional kerap jadi polemik, ini respons Mentan Amran