Serahkan IHPS I ke Jokowi, BPK sebut Rp 4,13 T uang negara berhasil diselamatkan
Jumlah ini berasal dari penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atau daerah senilai Rp 697 miliar. Kemudian berasal dari koreksi subsidi sebesar Rp 2,88 triliun serta koreksi cost recovery senilai Rp 561,6 miliar. Sementara, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini WTP.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (4/10). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya telah menyelamatkan keuangan negara dari kerugian senilai Rp 4,13 triliun pada semester I tahun 2018.
Jumlah ini berasal dari penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atau daerah senilai Rp 697 miliar. Kemudian berasal dari koreksi subsidi sebesar Rp 2,88 triliun serta koreksi cost recovery senilai Rp 561,6 miliar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa BBNKB II dan pajak progresif dihapus di beberapa provinsi? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Moermahadi menjelaskan, selama periode 2003 hingga 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp 45,65 triliun. Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan dengan total keuangan Rp 44,05 triliun.
IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. Mengenai LHP keuangan, lanjut Moermahadi, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84 persen pada 2016 menjadi 91 persen pada 2017.
Selain melaporkan IHSP I Tahun 2018, BPK juga menyoroti sistem penganggaran di Kementerian Pertahanan dan TNI saat bertemu Presiden Jokowi. "Tadi kita bicara masalah laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Kan ada sistem yang beda di Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Moerhamadi.
BPK mengusulkan kementerian dan lembaga menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari tingkat pusat hingga satuan terendah. Moermahadi mengklaim, usulan tersebut sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. "Itu sudah disepakati antara Menteri Keuangan dan Pertahanan. 2019 akan jalan," pungkasnya.
Saat menerima laporan IHSP I Tahun 2018 dari BPK, Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Baca juga:
5 Temuan mencengangkan BPK dalam IHPS semester I 2018
Ini tanggapan OJK pada temuan BPK soal utang pajak hingga sewa gedung
BPK bakal lakukan pemeriksaan pada penggunaan dana bantuan gempa Palu-Donggala
Sejak 2014 hingga 2017, program pengentasan impor Kementan dinilai BPK tak efektif
Laporan keuangan KKP dua kali dapat opini disclaimer, ini kata BPK
Indonesia rugi Rp 22,3 M akibat perjalanan dinas, terbanyak dari Kemenhan dan TNI
Laporan BPK sebut OJK belum bayar pajak senilai Rp 901,10 miliar