Serapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya KKP capai 96,89 persen
Serapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya KKP capai 96,89 persen. Penyerapan anggaran ini dilakukan melalui kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), guna menunjang kedaulatan di pulau-pulau terluar. Seperti kebun bibit dan rumput laut di Natuna, Nunukan, Simeulue, dan Tual.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mencatat hingga akhir 2016, pihaknya telah melakukan penyerapan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 96,89 persen. Penyerapan anggaran ini dilakukan melalui kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), guna menunjang kedaulatan di pulau-pulau terluar. Seperti kebun bibit dan rumput laut di Natuna, Nunukan, Simeulue, dan Tual.
"Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di 2016 telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Sehingga penyerapan anggaran ini mencapai 96,89 persen hingga akhir tahun. Ini sudah dihitung secara akurat," kata Slamet di Jakarta, Kamis (29/12).
Selain itu, pihaknya juga melakukan SKPT dalam menunjang sarana dan prasarana budidaya di Talaud, Merauke, Sarmi, Mimika, dan Biak Numfor. Juga SKPT dalam menunjang KJA dan excavator di Tual, Merauke, dan Simeulue.
"Kegiatan yang lain di SKPT kita. Kegiatan untuk pembangunan kelautan dan perikanan terpadu khususnya terkait dengan memberi satu kegiatan untuk menunjang kedaulatan di pulau-pulau terluar. Di 2016 kita punya kegiatan di hampir semua SKPT. Di 2017, DJPB punya tanggaung jawab 3 SKPT," imbuhnya.
Baca juga:
Pemkot Solo terancam kehilangan pendapatan sebesar Rp 5,8 miliar
Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit
Pemerintah harus membuat kebijakan keuangan dinamis
Pembangunan infrastruktur akhir tahun bukan untuk habiskan anggaran
Kucuran keringat demi proyek akhir tahun
Akhir tahun, penyerapan anggaran Dinas Tata Air DKI baru 46 persen
Jawaban Ahok ketika disindir Anies soal rendahnya serapan anggaran
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.