Sesuai Nilai Syariah, Pemerintah Terus Upayakan Pemerataan Pembangunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aturan terkait keuangan negara yang dibuat pemerintah telah mencerminkan nilai-nilai syariah. Salah satu yang dia tonjolkan adalah aturan yang merata di masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aturan terkait keuangan negara yang dibuat pemerintah telah mencerminkan nilai-nilai syariah. Salah satu yang dia tonjolkan adalah aturan yang merata di masyarakat.
Artinya, pemerintah selalu memperhatikan aspek keadilan di masyarakat. Sehingga diupayakan untuk mengurangi distorsi atau ketidakseimbangan di tingkat ekonomi masyarakat.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Kapan Mahalini resmi memeluk agama Islam? Yang pasti, Mahalini menjadi mualaf bulan ini setelah acara memapit kemarin," ujarnya.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana Fatayat NU meningkatkan literasi keuangan Syariah bagi anggotanya? Fatayat NU yang beranggotakan 10 juta perempuan muda berusia 25—45 tahun, telah aktif bergerak di berbagai bidang, termasuk keagamaan, ekonomi, dan sosial. Kami sangat menyambut baik kerja sama ini.
"Caranya bagaimana kita menggunakan keuangan negara sebagai instrumen penting yang terus mempromosikan dan membantu agar terjadi keseimbangan," katanya dalam Diskusi Strengthen Islamic Economy and Financial in The Post Pandemic Era, Digitalization, and Sustainability, Selasa (26/10).
Salah satu yang jadi perhatian adalah penjaminan terhadap kebutuhan dasar manusia yang dalam hal ini disebutkan adalah kemampuan sumber daya manusia. Dia menyebut, aspek ini jadi kritikal sesuai dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Jadi Indonesia menyalurkan banyak budget spending untuk human capital, diantara tiga aspek, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial," katanya.
"Untuk penggunaan di sektor kesehatan ada sekitar lebih dari 6 persen, pendidikan oleh konstitusi kita sudah dialokasikan 20 persen dari anggaran kita, dan keamanan sosial yang mencakup subsidi bagi keluarga miskin," tambahnya.
Dia mengatakan upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar generasi. Tentu, untuk mencapai hal itu, kata dia, perlu ada dukungan dari keuangan negara dan intervensi pemerintah.
Sistem Pajak Sesuai Aturan Syariah
Selain aspek aturan pengalokasian anggaran tersebut, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa aturan pajak yang dibuat juga mencerminkan aspek syariah. Meski secara legal, aturan tersebut adalah aturan reguler.
"Income tax sistem yang akan menyesuaikan bagi para wajib pajak dan disesuaikan dengan kemampuannya, semakin besar usahanya setara dengan pajak-nya, begitupun yang kecil," katanya.
Dia mengatakan bahwa dengan demikian, tujuan dari adanya aturan tersebut adalah untuk membantu keluarga miskin. "Kita juga membuat infrastruktur dan program untuk menignkatkan kemampuan keluarga kurang mampu," katanya.
Selain itu, dia juga mengatakan dalam upaya demokratisasi bisnis saat ini, pemerintah membuka peluang yang sama bagi seluruh pemilik bisnis. Yang dimaksud adalah terkait keadilan antara pelaku usaha.
"Makanya kenapa aturan dari pemerintah membuat aturan untuk menyetarakan dan menciptakan masyarakat yang adil. Ini bisa terlihat dari aturan reguler perpajakan, tapi ini juga mencerminkan nilai-nilai islam," katanya.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)