Sofyan: Belum tentu semua di daftar Panama Papers menghindari pajak
Namun, dia tidak memungkiri ada sebagian orang yang menempatkan dananya di luar negeri untuk menyembunyikan sesuatu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menilai penempatan dana atau pendirian perusahaan di negara surga pajak (tax haven), belum tentu menghindari pajak di negara asalnya. Dia memastikan pemerintah akan mengusut laporan ini untuk memastikan kebenarannya.
"Kalau menghindari pajak kan sudah diperintahkan menteri keuangan, sisir kan, tapi belum tentu semua menghindari pajak, itu semua akan disisir satu persatu-satu," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/4).
Meski demikian, dia tidak memungkiri ada sebagian orang yang menempatkan dananya di luar negeri untuk menyembunyikan sesuatu. "Jadi motivasinya macem-macem, kalau misalnya pemerintah melihat apakah ini untuk menghindari pajak, ada juga. Misalnya orang menyembunyikan paper company itu menghindari sesuatu yang supaya orang tidak tahu," jelas dia.
Maka dari itu, pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan agar perusahaan atau pengusaha yang menempatkan dananya di negara bebas pajak mau kembali ke dalam negeri. Salah satunya, dengan sistem pengampunan pajak (tax amnesty). Tujuannya agar sesuatu yang dihasilkan dari dan oleh orang Indonesia dapat dirasakan manfaatnya untuk negara.
"Nah itu makanya itu harus dikerjakan itu salah satu tugas pemerintah dalam rangka memperbaiki tax system nah hal yang lain adalah dengan tax amnesty," ungkapnya.
Sebelumnya, bocoran data yang berjuluk Panama Papers menjangkau Indonesia. Skandal terungkapnya upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahan dari Tanah Air.
Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, dengan mengetik kata kunci 'Indonesia', akan diperoleh data-data klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama sandi John Doe. Oleh Doe, data sebesar 2,6 terabita (setara 11,6 juta dokumen) itu diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasinal (ICIJ).
Ditilik sekilas, nama perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga Kategori. Pertama adalah 17 perusahaan masuk jenis Officers & master clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada dua perusahaan Tbk di dalamnya, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang.
Kategori kedua adalah offshore entities menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan 'cangkang' ini - karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya - memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air. Misalnya Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd.
Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni dari kawasan segitiga emas Kuningan-Sudirman-Thamrin.
Masuk dalam tiga kategori itu tidak otomatis menyatakan sebuah perusahaan melanggar hukum. Namun, setidaknya data ini membuktikan eksistensi perusahaan asal Indonesia menanamkan uangnya ke wilayah dengan kebijakan pajak sangat minimal.
Sejauh ini belum ditemukan nama perseorangan khusus dari Indonesia yang melakukan aktivitas pencucian uang secara ilegal melalui bocoran data Mossack Fonseca. Namun data yang sudah diakses sampai sekarang baru permukaan.
-
Siapa yang mengkonfirmasi berita duka tentang Sopyan Dado? Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air setelah aktor kawakan Sopyan Dado berpulang hari ini Kamis (28/3) di usia 51 tahun. Kabar berpulangnya Sopyan pertama kali disampaikan oleh pihak keluarga ke rekan media dan dikonfirmasi oleh Clara Kaizer, rekan kerja Sopyan.
-
Apa karya Nasjah Djamin yang dikoleksi oleh Presiden Soekarno? Salah satu karya Nasjah yang cukup terkenal yaitu "Lestari Fardani" tahun 1958 ini telah dikoleksi oleh Presiden Soekarno pada 1960.
-
Bagaimana Yusril Ihza Mahendra membantah berita tentang investigasi dugaan korupsi Prabowo Subianto? “Tidak ada penalti apapun kepada pemerintah RI akibat pembatalan itu,” jelasnya.Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, pemerintah Qatar memang menginginkan Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai, namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit. “Sebab itu, kita menggunakan agen perusahaan dari Republik Czech. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelin dengan cara utang itupun akhirnya tidak jadi dilaksanakan,” tegas Yusril.
-
Kapan Soeharto hampir diracun? Di Blitar Selatan, TNI juga menggelar Operasi Trisula. Saat Itulah, Soeharto Mengaku Sempat Mau Dibunuh Dengan Racun Tikus
-
Siapa yang membantah berita tentang dugaan korupsi Prabowo Subianto? Yusril Ihza Mahendra yang membantah seluruh isi terkait laporan tersebut.
-
Kapan Syahrini terlibat dalam kasus suap pejabat pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
Baca juga:
Gerindra tak masalah Sandiaga Uno masuk Panama Papers
Skandal Panama Papers, pemerintah kian serius dorong tax amnesty
Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers
Masuk Panama Papers, Sandiago Uno sebut tak ada hukum dilanggar
Kata bos Kadin soal masuknya pengusaha RI dalam daftar Panama Papers
KPK bakal telusuri perusahaan Indonesia masuk daftar Panama Papers
Pemerintah Panama emosi disebut negara pelindung mafia pajak