Sri Mulyani Prediksi Anggaran Kesehatan Melebihi Rp300 Triliun Tahun Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi bengkak lebih dari Rp300 triliun tahun ini. Mayoritas anggaran kesehatan tersebut akan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi bengkak lebih dari Rp300 triliun tahun ini. Mayoritas anggaran kesehatan tersebut akan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Sebagian sangat besar adalah untuk kesehatan naik dari Rp176 triliun dalam penanganan covid-19 menjadi Rp214,9 triliun. Total anggaran kesehatan tahun ini, diproyeksikan bahkan bisa mencapai di atas Rp300 triliun. Sebuah angka yang luar biasa besar," ujarnya, dalam diskusi daring, Jakarta, Rabu (4/8).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang menjabat Menteri PPN sekarang? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
Sebelumnya, pemerintah beberapa kali menambah alokasi anggaran kesehatan dalam PEN menjadi Rp214,95 triliun pada perhitungan terakhir. Secara total, pemerintah menambah anggaran PEN dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun.
Selain anggaran kesehatan, pemerintah juga menambah dana perlindungan sosial menjadi Rp186,64 triliun. Dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya, untuk bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako bagi 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM. Pemerintah juga menyalurkan bansos lewat program BLT Dana Desa bagi 5,33 juta KPM.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantalan sosial bagi pekerja terdampak pandemi melalui Program Kartu Prakerja dengan kuota tambahan 2,82 juta sehingga menjadi 8,4 juta tahun ini. Kemudian juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 8 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.
"Instrumen APBN memegang peranan luar biasa penting dalam menghadapi musibah pandemi Covid-19 yang luar biasa. Sesuai dengan mandatnya, fiskal instrumen adalah instrumen untuk melakukan stabilisasi dan juga untuk distribusi serta alokasi," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani Pantang Menyerah Meski Covid-19 Varian Delta Hambat Pemulihan Ekonomi
Realisasi PEN per Juli Rp305 T, Bantuan PKL Masih Tahap Finalisasi
Dorong Pemulihan Ekonomi, Pengusaha Minta BPUM Disalurkan Tepat Sasaran
Pemerintah Target Vaksinasi Covid-19 Mampu 2 Juta per Hari
Bank Dunia Soroti Pentingnya Adopsi Teknologi Digital dalam Pemulihan Ekonomi
Kesenjangan Akses Teknologi Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi RI