Sri Mulyani Ungkap Syarat Utama RI Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan syarat-syarat utama dalam rangka mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga masuk sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan syarat-syarat utama dalam rangka mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga masuk sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia.
"Kita untuk mencapai itu perlu persyaratan yang tidak mudah," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Call for Paper tentang Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (18/11).
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Bagaimana Rusun Sentra Mulya Jaya membantu penghuninya dalam meningkatkan ekonomi? Jadi memang kita memberikan penyuluhan kepada penghuni yang ada di sini, agar mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang dan berusaha untuk menopang ekonomi keluarga nantinya.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di atas rata-rata nasional? Keberhasilan itu, lanjut politukus PDIP ini, karena pihaknya berhasil menjaga harga-harga kebutuhan tetap stabil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ."Kemarin juga kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat bahwa Sulut bisa menggerakkan ekonomi kreatif yang ada. Jadi bulan Agustus ini pengakuan dari pemerintah pusat bahwa apa yang kita kerjakan selama ini berdampak sangat positif bagi pembangunan Sulut."
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
Syarat pertama, adanya infrastruktur yang memadai sehingga pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas seperti yang telah dilakukan sebelum pandemi COVID-19 menyerang. "Dalam lima tahun terakhir kita sudah melakukan banyak sekali bangun infrastruktur dalam rangka mengejar ketertinggalan di Indonesia," imbuhnya.
Syarat kedua, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dari kemampuan karakter maupun skill mengingat Indonesia memiliki bonus demografi yaitu 52 persen dari total 309 juta penduduk berusia produktif.
Dia menegaskan hal itu harus dilakukan karena sejalan dengan menjadi negara berpendapatan tinggi harus memiliki tingkat produktivitas dan inovasi yang harus tinggi juga.
"Tingkat produktivitas yang tinggi harus didukung SDM dan tenaga kerja yang baik. Tentu movement dari jumlah tenaga kerja informal yang tidak produktif itu semua jadi tantangan yang harus ditingkatkan," jelasnya.
Reformasi
Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan reformasi di bidang pendidikan agar adanya bonus demografi menimbulkan dampak positif terhadap faktor produksi yang produktif dan inovatif. Syarat ketiga, Indonesia harus memiliki kesiapan dalam mengadopsi teknologi karena ini merupakan salah satu jalan untuk keluar dari middle income trap.
Menurutnya, adopsi teknologi masih menjadi tantangan cukup berat bagi Indonesia karena diperlukan berbagai ahli untuk membuatnya bersifat adaptable hingga mengembangkan kualitas infrastruktur digital pendukungnya
"Adopsi teknologi masih menjadi tantangan yang sangat besar. Kemudian juga perencanaan wilayah kita yang komprehensif dan matang. Itu semua menjadi satu yang perlu dipecahkan bersama," kata Sri Mulyani.
Syarat berikutnya adalah ekonomi dan sektor keuangan Indonesia harus sustainable, kredibel, maju, dan sehat sehingga APBN perlu untuk terus dijaga termasuk dalam kondisi krisis pandemi covid-19. "Stabilitas ekonomi makro kita harus tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kemenkeu, BI, OJK, dan tentu sisi politik serta hukum yang tetap kuat," tegasnya.
(mdk/azz)