Strategi Pemerintah Jokowi Dorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di 2020
Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1 persen pertumbuhan.
Pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.
"Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (9/5).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1 persen pertumbuhan.
"Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun," tuturnya.
Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.
"Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," papar Darmin.
Darmin meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat. "Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan," terangnya.
Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
Sementara mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kita akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi," jelasnya.
Tak lupa, Darmin juga menyinggung soal peningkatan investasi dan ekspor, pengolahan Sumber Daya Alam, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta perbaikan sistem logistik, khususnya dari desa ke kota.
"Untuk sistem logistik ini, inisiatifnya tidak bisa hanya datang dari pusat, perlu peran serta dari daerah. Kita harus punya perencanaan sistem logistik yang baik agar pengolahan hasil bumi kita juga bisa lebih efisien," paparnya.
Terakhir, Menko Perekonomian menitikberatkan pada persoalan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem yang dirancang untuk mengatasi kerumitan perizinan ini perlu didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah.
Pasalnya, ijin lokasi yang erat kaitannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih menjadi persoalan. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50 kabupaten/kota yang memiliki RDTR. "Padahal, kalau tidak ada RDTR, ijin lokasi tidak bisa diberikan. Jadi terpaksa tetap offline," katanya.
Baca juga:
Jokowi Beberkan 3 Kunci Indonesia Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-4 Dunia
3 Skenario Bappenas Capai Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2024
Presiden Jokowi Ancam Tutup Lembaga yang Perpanjangan Birokrasi
Presiden Jokowi Luncurkan Visi Indonesia 2045
Produksi Emas dan Tembaga Freeport Turun
Indef: Pertumbuhan Ekonomi RI Hanya 5 Persen, Jangan Salahkan Perang Dagang