Syarat Mendirikan Lembaga Penjamin Traksaksi, Modal Minimal Rp400 Miliar
Sementara untuk perizinan, ada 2 tahap yang harus dilalui calon lembaga CCP yaitu persetujuan prinsip dan pengajuan izin usaha. Setelah dua syarat tersebut terpenuhi, baru izin CCP akan diberikan.
Bank Indonesia (BI) menargetkan lembaga sentralisasi kliring dan penjaminan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar alias CCP SBNT (Central Counterparty untuk Suku Bunga dan Nilai Tukar) akan segera beroperasi di Indonesia.
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Agusman mengatakan, saat ini sudah ada beberapa institusi yang berniat menjadi CCP. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), untuk menjadi CCP ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya ketentuan kepemilikan saham.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
"Kepemilikan saham dipegang maksimal 49 persen oleh warga negara/badan hukum asing, sehingga 51 persen minimal dipegang oleh warga negara Indonesia," papar Agusman di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (02/10).
Syarat umum lainnya ialah calon lembaga CCP harus berbadan hukum PT, memiliki modal paling sedikit Rp400 miliar (yang mana nantinya 50 persen dari jumlah tersebut merupakan modal disetor) serta memiliki infrastruktur yang andal dan aman. Modal minimum dapat ditinjau kembali oleh BI dengan mempertimbangkan risk profile calon lembaga CCP.
Sementara untuk perizinan, ada 2 tahap yang harus dilalui calon lembaga CCP yaitu persetujuan prinsip dan pengajuan izin usaha. Setelah dua syarat tersebut terpenuhi, baru izin CCP akan diberikan.
Sebagai informasi, Lembaga CCP direkomendasikan pemimpin negara-negara G20 untuk mencegah kembalinya krisis keuangan 2008. Menurut laporan Financial Stability Board, saat ini Indonesia belum memiliki CCP untuk kelas aset derivatif suku bunga dan nilai tukar. Oleh karenanya, lembaga CCP ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Lanjut Agusman, Indonesia akan memiliki lembaga CCP setidaknya 2,5 tahun setelah aturan diberlakukan. "Kalau tahun 2020 aturan diberlakukan mungkin 2030 kita sudah punya CCP," ujarnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bank Indonesia Siapkan Lembaga Penjamin di Pasar Keuangan
Mau Bikin Fitur Syariah, LinkAja Minta Izin MUI Hingga BI
Bank Indonesia Catat Perlambatan Pertumbuhan Likuiditas pada Agustus 2019
Bank Indonesia: Konsumsi Rumah Tangga RI Masih Bagus Meski Tidak Kuat
Bank Indonesia: Unjuk Rasa Berdampak Negatif Bagi Investasi
BI Akui Indonesia Sudah Terdampak Pelemahan Ekonomi Global