2018, kontraktor pembangunan dari dana desa wajib masyarakat lokal
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana desa yang digulirkan pemerintah sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai 2018, katanya, setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh menggunakan kontraktor dari luar desa. Dia berharap setiap proyek dilaksanakan secara transparan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana desa yang digulirkan pemerintah sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai 2018, katanya, setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh menggunakan kontraktor dari luar desa.
"Sebanyak 30 persen dari dana yang digulirkan di setiap desa, digunakan untuk mempekerjakan masyarakat setempat yang belum memiliki pekerjaan," katanya seperti dikutip dari Antara di Magelang, Jateng.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kenapa Dana Desa dianggap penting bagi pembangunan di desa? “Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa,” ucap Supit.
-
Kapan Istana Siak Sri Indrapura dibangun? Mengutip dari beberapa sumber, tempat kediaman resmi Sultan Siak itu dulunya dibangun pada tahun 1889 saat pemerintahan dipegang oleh Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang menjadi Sultan ke-11.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
-
Di mana Inul Daratista membangun rumah megahnya? Dari Pasuruan ke Jakarta, Potret Luar Rumahnya yang Menginspirasi
Dia meminta agar setiap pembangunan di desa yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, semuanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Tujuannya agar masyarakat di desa mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Dia berharap setiap proyek dilaksanakan secara transparan. Masyarakat diberi tahu berapa nilai proyek yang sedang dikerjakan, seperti membuat saluran air, embung ataupun fasilitas bersama lainnya.
Menyinggung soal sumber daya manusia bila semua proyek dikerjakan oleh masyarakat desa setempat, dia berharap tetap ada pendampingan. "Pendampingan harus diperbanyak karena mereka yang bisa mengidentifikasi untuk melatih yang seperti apa," katanya.
Dia menuturkan pihaknya bersama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sedang mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk ikut serta dalam membangun desa-desa yang masih tertinggal.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa yang digulirkan di 2018 sebesar Rp 60 triliun. Dana itu digulirkan untuk 74.954 desa.
Dia menyebutkan, pertimbangan larangan penggunaan kontraktor dari luar desa dalam setiap proyek, agar dana desa bisa dinikmati warga desa. Bila menggunakan kontraktor dari luar daerah maka yang menikmati adalah orang lain.
Baca juga:
Budiman Sudjatmiko mau dana desa dipakai buat pertanian berbasis teknologi
Mengintip hasil dana desa di kecantikan ekowisata mangrove Belitung
Pemerintah targetkan SKB program padat karya selesai sebelum Natal
Penyebab dana desa tak jadi naik 2 kali lipat di 2018 seperti janji Jokowi
Menko PMK instruksikan dana desa bermanfaat ciptakan lapangan kerja
DKI sebut tidak ada penghapusan LPJ operasional RT/RW, hanya peniadaan kuitansi
Sri Mulyani: Desain belanja daerah mengkhawatirkan, terlalu banyak program