Ternyata, Ini Dia Kunci Penting untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat.

Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara meminta integrasi data dan inventarisasi sumber emisi di wilayah aglomerasi Jakarta untuk dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara di daerah itu.

"Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengatasi polusi udara untuk mempercepat implementasi kebijakan udara bersih di Indonesia," kata Co-Founder Bicara Udara, Ratna Kartadjoemena seperti ditulis Antara, Rabu (11/9).

Direktur Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago Tanushree Ganguly menyampaikan bahwa akses publik terhadap data penting untuk mengawal kebijakan udara bersih.

"Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat. Tanpa masyarakat bergerak, pemerintah tidak akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan kualitas udara," kata Tanushree.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro mengimbau agar urgensi terhadap data jangan sampai menjadi kebisingan (noise) yang tidak menjadi tindakan.

"Saya usul agar kita memprioritaskan penanganan polusi udara pada daerah-daerah yang sudah teridentifikasi sebagai 'hotspot' seperti Palembang karena kebakaran hutan, ujung Suralaya karena energi dan area 'urban greater' Jakarta yang lebih kompleks," ujar Sigit.

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar penanganan polusi udara Jakarta bersifat lintas daerah, yakni Jabodetabek bahkan Karawang.

Menurutnya, penanganan polusi udara di 'greater' Jakarta perlu menjadi perhatian, di antaranya dari aspek kebijakan berbasis bukti, perencanaan skenario, ketegasan pada penindakan sumber polusi serta pemantauan dan evaluasi.