Terungkap, Ini Penyebab Pencairan BSU Rp600.000 Harus Melalui Banyak Tahap
Dari data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, kementerian di bawah Ida Fauziah ini melakukan verifikasi ke berbagai pihak. Seperti Kementerian Sosial untuk memastikan pekerja calon penerima BSU ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Pemerintah telah menganggarkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp8,8 triliun dengan target 14,6 juta pekerja. Namun, hingga akhir September pemerintah baru menyalurkan BSU kepada 7 juta pekerja.
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, proses pencairan BSU dilakukan bertahap karena pemerintah ingin memastikan masyarakat yang menerima bantuan sosial tepat sasaran. Sampai akhir tahun 2022, diperkirakan akan ada 6-7 tahap penyaluran.
-
Siapa yang bercerita tentang isu pupuk subsidi kepada Ganjar Pranowo? "Di sini ada isu pupuk subsidi yang mengendalikan Pak Ganjar," ujar salah seorang petani.
-
Kenapa Kementan menambah subsidi pupuk? Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare. Menurut Mentan, penambahan pupuk dan pendistribusian benih gratis ini merupakan bagian dari rangkaian tambahan anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar 14 triliun.
-
Apa yang diminta Mentan untuk dibenahi terkait subsidi pupuk? Mentan meminta akses petani terhadap pupuk untuk semakin dipermudah. "Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Kenapa kelompok kuda kepang di Kebumen kesulitan mendapatkan bantuan? Adegan "mendem" disebut menjadi penghambat kelompok kuda kepang tidak mendapat bantuan pemerintah.
-
Apa yang didapat Desa Sukojati Banyuwangi dari Kemenkeu? Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai Pengelola Keuangan Terbaik.
-
Mengapa Gubernur Sumbar meminta bantuan anggaran Rp1,5 triliun? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya. Bencana itu telah menelan korban jiwa sebanyak 67 warganya. Ribuan orang mengungsi. Sejumlah ruas jalan, termasuk jalan, nasional juga masih terputus akibat kejadian itu.
"Sebetulnya karena Kementerian Ketenagakerjaan ingin betul-betul cermat. Jangan sampai disebut salah sasaran," kata Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).
Dari data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, kementerian di bawah Ida Fauziah ini melakukan verifikasi ke berbagai pihak. Seperti Kementerian Sosial untuk memastikan pekerja calon penerima BSU ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Proses verifikasi ini membuat penerima bantuan sosial menjadi tinggal 14,6 juta pekerja dari target 16 juta orang. "Ini untuk memastikan mereka tidak menerima BLT BBM atau bantuan sosial lainnya," kata dia.
Kendala di Rekening Bank Himbara
Selain proses verifikasi, kendala penyaluran BSU ketika pekerja tidak memiliki rekening bank himbara. Sehingga mereka perlu membuka rekening baru sendiri. Sebab jika pembukaan rekening dilakukan secara kolektif dinilai kurang efisien.
"Ini misalnya KTP tidak sesuai dengan alamat pembukaan rekening jadi ini bisa bermasalah prosesnya," kata dia.
Isa mengatakan, penyaluran BSU melalui rekening bank dimaksudkan untuk mempercepat proses inklusi keuangan di tingkat masyarakat. Walaupun setelah bantuan cair, biasanya langsung diambil semua dananya.
"Dengan membuka rekening mereka jadi punya akses ke perbankan," kata dia.
Sementara itu, jika akses terhadap bank sulit, pemerintah akan menyalurkan BSU kepada pekerja melalui PT Pos Indonesia. Cara ini akan mempermudah pekerja untuk mendapatkan bantuan karena uangnya diberikan secara tunai kepada pekerja. Hanya saja, penyaluran melalui BUMN ini membutuhkan anggaran lebih besar ketimbang melalui bank himbara.
"Cara cepat ini lewat PT Pos , tapi dari sisi biaya ini lebih mahal," pungkasnya.
(mdk/idr)