Tingkatkan ekspor, pemerintah dorong realisasi aturan pelaksanaan berusaha
Pemerintah tengah menyiapkan terobosan besar dalam hal penyederhanaan perizinan dengan mempercepat implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut ada 3 faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, di antaranya investasi, ekspor, dan vokasi. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan terobosan besar dalam hal penyederhanaan perizinan dengan mempercepat implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.
"Selain itu, ada juga faktor pendukung investasi yaitu insentif perpajakan dan penyederhanaan perizinan," ujar Menko Darmin melalui keterangan resminya, Selasa (13/3).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana cara memastikan keamanan investasi dalam manajemen keuangan? Untuk memastikan keamanan investasi, yaitu, dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai.
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Dia menggaris bawahi bahwa sebetulnya perekonomian Indonesia tumbuh positif. Pada periode 2014-2016, di tengah perlambatan ekonomi global, pelemahan harga komoditas, dan kondisi geopolitik yang belum kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun dan berlanjut pada tahun 2017 tumbuh 5,07 persen.
Sementara untuk 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,4 persen seiring pertumbuhan investasi dan volume perdagangan global yang meningkat. "Kualitas pertumbuhannya pun baik karena diiringi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta distribusi pendapatan yang naik. Itu adalah kombinasi yang sulit untuk diwujudkan," sambungnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menerangkan bahwa salah satu tolak ukur dari daya saing suatu negara adalah ekspor. Untuk menggenjot ekspor, berarti harus menggenjot investasi.
Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.
"Untuk membenahi iklim investasi, kita harus melayani investor dengan baik. Di era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, kita yang harus proaktif mencari investor dan kita sederhanakan proses perizinannya," kata Thomas.
Baca juga:
JK sebut investasi BPKH di Arab Saudi bisa buat ongkos haji dan umroh makin murah
Arcandra klaim perusahaan minyak dunia apresiasi skema gross split Indonesia
Tanpa pemberian kuota, Menko Luhut sebut taksi online buat kredit macet meningkat
Menteri LHK minta Pemda Bali tiru cara Pemprov DKI Jakarta tangani sampah
Bertemu Jokowi, delegasi AS mengaku puas dengan kebijakan pemerintah