Tingkatkan penerimaan negara, DPR bakal revisi UU minerba
Revisinya tersebut diperkirakan terkait pendapatan negara yang masih kecil.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad mengatakan DPR dan pemerintah bakal melakukan revisi Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Revisinya tersebut diperkirakan terkait pendapatan negara yang masih kecil.
"Kedua, saya menilai perizinan usaha tambang rakyat agar tidak ditutup meskipun sudah ada perusahaan-perusahaan besar yang mengelola wilayah tambang setempat. Misal di Gorontalo ketika saya jadi Gubernur, ada 4.000 penambang emas tapi tidak saya tutup," ujar Fadel di Kantor Minerba, Senin (1/2).
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana Tari Dulang diiringi? Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, Tari Dulang juga diiringi oleh beberapa alat musik khas melayu, seperti gendang, accordion, biola.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Lebih lanjut, Fadel menyebut pemerintah sebaiknya memberikan izin secara resmi terhadap kegiatan tersebut. Hal ini tentu akan bermanfaat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat.
"Malah saya berikan izin ke mereka lalu saya tata dengan baik. Saya bikin di lingkungan hidup, alat-alat saya bantu. Kita tata dengan baik supaya mereka berpendapatan," kata dia.
Kemudian ketiga, porsi negara harus lebih besar ketimbang perusahaan yang mengelola sumber daya mineral Indonesia. Selain itu, kata Fadel, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus memiliki koordinasi yang baik
"Kita anggap sekarang tidak bagus, tidak ada yang salah sebenarnya, tapi penataannya yang belum nampak, karena koordinasi kerjanya. Kalau perlu orang-orang minerba ini ditempatkan di kantor Gubernur tidak apa-apa," pungkas dia.