Tugas Baru Bulog: Distribusi Minyakita
Keterlibatan BUMN dalam distribusi Minyakita agar bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait pendistribusian minyak goreng MinyaKita yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, khususnya Perum Bulog. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, kepada media saat ditemui di Jakarta, Senin (9/12).
"Arahan MinyaKita beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan secara tegas Minyakita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan khususnya Bulog," ujar Arief.
- Tanggapi Rencana Kenaikan UMP 2025, Pengusaha: Separuh Tenaga Kerja Kita Pendidikannya di Bawah SMP
- Siap-Siap, Harga Minyak Goreng MinyaKita Segera Naik
- Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang
- Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi dan pengendalian harga MinyaKita tetap berada pada angka Rp15.700 per liter sesuai kebijakan pemerintah. Pendistribusian melalui Bulog diharapkan dapat memperbaiki masalah yang selama ini terjadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
"Untuk minyak kita ya dikuasai oleh BUMN supaya bisa distribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp15.700 (per liter)," jelas dia.
Arief juga menyoroti tantangan distribusi di daerah-daerah terpencil, seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang kerap mengalami kendala suplai dan lonjakan harga. Pemerintah berkomitmen untuk mengintervensi area-area ini agar distribusi MinyaKita lebih merata.
"Suplai-suplai sampai utamanya Indonesia di bagian timur, tadi salah satu fokusnya adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan lain-lain, karena di situ yang perlu intervensi dari kita semua," jelasnya.
Selain itu, Arief menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan di tingkat daerah, khususnya di wilayah terpencil dan terluar, untuk mendukung keberlanjutan distribusi bahan pokok. Ia pun menyarankan agar daerah tertentu memiliki cadangan pangan pemerintah daerah.
"Jadi cadangan pangan pemerintah sudah kita punya di Bulog. Tapi cadangan pangan pemerintah di daerah juga penting. Apalagi untuk daerah-daerah remote 3TP(tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), itu memang harus punya cadangan pangan," tambahnya.