Utang Pemerintah Meningkat, Pembayaran Bunga Kuras Cadangan Devisa
Bamsoet mencontohkan, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar USD 21,6 miliar per bulan.
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa ditekan hingga kurang dari 3 persen pada tahun 2023 mendatang.
Hal ini untuk mengurangi beban pembayaran bunga utang yang meningkat signifikan. Mengutip dokumen APBN Kita, utang pemerintah mencapai Rp7.123,62 triliun di akhir Juni 2022.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa itu UTBK? UTBK adalah ujian atau tes yang bisa Anda ambil untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan. UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, yang berarti Anda akan menggunakan perangkat komputer selama ujian, dan bukan dengan pensil serta lembar jawaban.
-
Kapan DPTb disusun? DPTb disusun dalam tahapan pendaftaran pemilih, dan dapat mencakup pemilih yang baru berusia 17 tahun, pemilih yang telah pindah domisili, atau pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT.
-
Mengapa UTBK diadakan? Melalui UTBK, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan transparansi dan keadilan dalam seleksi masuk perguruan tinggi.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
"Defisit anggaran harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023 menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," katanya dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI di Jakarta, Selasa (16/8).
Bamsoet mencontohkan, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar USD 21,6 miliar per bulan.
Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standarkecukupan internasional.
Pemerintah Diminta Ambil Sikap
Untuk itu, pemerintah diminta segera mengambil sikap untuk mewujudkan defisit APBN kurang dari 3 persen di tahun depan. Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan.
Kemudian, kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.
Menko Luhut: Utang Pemerintah Hanya Rp7.000 Triliun, Paling Kecil di Dunia
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa utang pemerintah Indonesia adalah yang terkecil di dunia, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
"Pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun dan paling terkecil di dunia," kata Luhut saat Ground Breaking pembangunan jalan tol seksi 3 Cileles - Panimbang di Pandeglang, Banten, dikutip dari Antara, Senin (8/8).
Menurut Luhut, utang pemerintah Indonesia hanya 40 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara-negara maju lainnya hingga 100 persen dari PDB.
Luhut menambahkan, pemerintah Indonesia memiliki utang sebesar Rp7.000 triliun, namun semua utang itu produktif. Artinya, seperti utang untuk pembangunan jalan tol, tentu utangnya akan dikembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman.
"Kami minta bapak-bapak dan teman di daerah jangan dengar bicara aneh-aneh dan tidak jelas, karena pemerintah tahu benar yang dilakukan," katanya menjelaskan.
(mdk/idr)