Wamenkeu Beberkan Fokus Kebijakan Fiskal di 2022
Fokus kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wamenkeu mengatakan, Pemerintah sudah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2022 kepada parlemen melalui sidang paripurna DPR RI.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan, fokus kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wamenkeu mengatakan, Pemerintah sudah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2022 kepada parlemen melalui sidang paripurna DPR RI.
Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 itu di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 5,2-5,8 persen, inflasi sekitar 3,0-3,1 persen, suku bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27 persen; nilai tukar antara Rp 13.900-Rp15.000 per USD, harga minyak antara USD55 hingga USD65 per barel dengan lifting antara 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1,103 barel perhari ekuivalen minyak.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Sekarang yang sangat penting bagi perekonomian adalah memastikan bahwa kita memiliki keseimbangan. Setelah APBN bekerja sangat keras untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, pada titik tertentu kita harus melakukan konsolidasi fiskal," kata Suahasil, Jumat (21/5).
APBN sendiri telah bekerja keras menahan dampak Covid-19 selama dua tahun berturut-turut sehingga harus kembali disehatkan agar tetap berdaya tahan dan berkelanjutan, guna menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Tahun 2022 menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyehatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan dan reformasi struktural.
Dia menambahkan, karena untuk penanganan pandemi Covid-19 defisit APBN tahun lalu dan tahun ini mengalami pelebaran yang cukup besar, maka pada titik tertentu Indonesia harus memastikan bahwa APBN bisa kembali sehat melalui konsolidasi fiskal.
"Dan untuk konsolidasi fiskal ini, kita harus melakukan reformasi pada pendapatan, reformasi belanja, dan reformasi dalam strategi pembiayaan. Ketiganya sekarang menjadi fokus yang sangat penting bagi kami di Kementerian Keuangan," tutupnya.
Selain itu, dia menyebut tiga game changer untuk penanganan Covid-19 pada 2021 menjadi salah satu dasar pemikiran Pemerintah dalam menyusun desain kebijakan RAPBN Tahun 2022. Game changer ini akan menjadi fondasi dasar dari program pemulihan yaitu intervensi kesehatan, survival and recovery kit dan reformasi struktural.
"Kalau anda bertanya kepada saya bagaimana strategi pasca covid untuk pemulihannya. Saya benar-benar berpikir ada pada ketiganya," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani: Penyusunan Kebijakan Fiskal di 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian
Meski Membaik, Sri Mulyani Ingatkan Masih Ada Ancaman Mengintai Ekonomi RI
Di Sidang Paripurna DPR, Menteri Sri Mulyani Ungkap Ekonomi Berada di Tren Perbaikan
Di Sidang Paripurna, Sri Mulyani Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5,8 Persen
Ada Diskon Pajak, Penjualan Mobil April 2021 Melonjak 227 Persen
Peluang & Tantangan Indonesia saat Ekonomi China dan Amerika Serikat Berangsur Pulih